Advertisement
Setara Institute: Jangan Gunakan Isu Intoleransi untuk Bungkam Kritik
Menko Polhukam Wiranto (ketiga kiri) diserang dalam kunjungannya di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Lembaga riset demokrasi dan perdamaian Setara Institute menyebut serangan terhadap Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berpotensi memiliki efek berlapis.
Aparat harus berkonsolidasi mengantisipasi sel-sel tidur dan aksi teror yang memanfaatkan berbagai momentum politik nasional. Namun, jangan sampai pemerintah menggunakan isu intoleransi dan radikalisme sebagai alat penundukan gerakan sipil yang mengkritik pemerintah.
Advertisement
"Tetapi, antisipasi ini dilakukan dengan tidak melakukan generalisasi termasuk penggunaan isu intoleransi dan radikalisme sebagai alat penundukkan gerakan sipil yang melakukan koreksi atas sejumlah kekeliruan kebijakan sejumlah elemen negara," kata Direktur Eksekutif Setara Insitute Ismail Hasani, dalam keterangannya, Jumat (11/10/2019).
Ismail menyatakan pemerintah harus selalu menyiagakan dan memobilisasi sumber daya yang memadai untuk mencegah dan menangani ekspresi puncak ekstremisme kekerasan.
Hal itu demi menjaga dan melindungi keselamatan seluruh warga negara. Meskipun demikian, kata Ismail, pencegahan terorisme menuntut pemerintah harus memiliki formula yang presisi, holistik dan berkelanjutan dalam kerangka HAM dan demokrasi.
"Pemerintah harus fokus pada hulu terorisme dan mempersempit enabling environment yang mempercepat inkubasi terorisme," katanya.
Sebelumnya, Wiranto diserang orang tak dikenal yang menggunakan senjata tajam di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). Mantan Panglima ABRI itu terluka pada bagian perut sebelah kiri bawah. Alhasil ia harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.
Saat ini Wiranto tengah menjalani perawatan di RSAPD Gatot Soebroto, Jakarta setelah dioperasi untuk menutup luka di tempat yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
