Iran Tetap Tutup Selat Hormuz hingga AS Penuhi Komitmen Damai
Iran menegaskan Selat Hormuz tetap ditutup sampai AS memenuhi komitmen dalam nota kesepahaman, termasuk pencabutan blokade dan sanksi minyak.
Bendera partai politik. /Solopos-Maulana Surya
Harianjogja.com, JAKARTA – Sejumlah pos kementerian bakal jadi incaran partai politik (parpol). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, pos kementerian yang bakal jadi rebutan umumnya kementerian dengan anggaran besar dan programnya langsung menyentuh rakyat.
“Ada pos kementerian \'basah\' yang akan jadi rebutan parpol. Misalnya Menteri ESDM, Menkum HAM, Menteri Agama, Kemendes, BUMN, itu dianggap kementerian basah. Bukan hanya anggarannya banyak, tapi programnya menyentuh langsung rakyat,” kata Adi saat, Rabu (9/10/2019).
Sementara itu, Adi berpendapat figur non-parpol seyogyanya masuk dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka bisa mengisi pos kementerian yang terkait dengan ekonomi, hukum dan perindustrian.
"Tiga pos itu jantung pembangunan Indonesia yang harus steril dari unsur parpol,” ucap pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin berpendapat senada. Ia menilai posisi yang menjadi incaran parpol adalah kementerian strategis dan basah. Sebagai contoh ialah posisi menteri koordinator (menko) yang dinilai akan menjadi rebutan.
“Kementerian yang strategis dan basah. Menko akan jadi rebutan. Menteri bidang ekonomi juga jadi rebutan. Intinya kementerian yang basah atau kementerian mata air lah yang akan jadi rebutan, dan menghindari kementerian air mata [kering uang],” terang Ujang.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini berpendapat kehadiran figur non-parpol amat dibutuhkan pada kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka hendaknya berasal dari kalangan ahli dan profesional yang bisa ditempatkan di posisi strategis.
“Perlu dong. Jangan sampai menteri dari parpol semua. Menteri juga harus diiisi oleh orang-orang ahli dan profesional. Menteri Keuangan harus diisi profesional. Dan kementerian lainnya,” kata Ujang mengakhiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Iran menegaskan Selat Hormuz tetap ditutup sampai AS memenuhi komitmen dalam nota kesepahaman, termasuk pencabutan blokade dan sanksi minyak.
Pascagempa NTT, 32 dari 33 titik longsoran telah ditangani. BNPB mencatat 68 orang meninggal dan 213 lainnya luka-luka.
SAC menggelar pameran 150 lukisan untuk merayakan HUT RI ke-81 sekaligus merespons dinamika global dan memperkuat pesan perdamaian.
Menkeu Purbaya memastikan pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pusat tak mengganggu fiskal. Defisit RAPBN 2027 tetap 2,40%.
Perpres Ojol segera terbit. Tarif angkutan orang akan diatur Kemenhub, sedangkan tarif barang dan makanan menjadi kewenangan Komdigi.
Film Indonesia Solata tayang di Festival Film Anak dan Remaja Yordania. Film Ichwan Persada sebelumnya meraih penghargaan di Bulgaria.