Pengamat: Kementerian dengan Anggaran Besar Jadi Incaran Parpol

Newswire

Rabu, 09 Oktober 2019 - 11:37 WIB

Sunartono

Pengamat: Kementerian dengan Anggaran Besar Jadi Incaran Parpol

Bendera partai politik. - Solopos/Maulana Surya

Harianjogja.com, JAKARTA – Sejumlah pos kementerian bakal jadi incaran partai politik (parpol). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, pos kementerian yang bakal jadi rebutan umumnya kementerian dengan anggaran besar dan programnya langsung menyentuh rakyat.

“Ada pos kementerian 'basah' yang akan jadi rebutan parpol. Misalnya Menteri ESDM, Menkum HAM, Menteri Agama, Kemendes, BUMN, itu dianggap kementerian basah. Bukan hanya anggarannya banyak, tapi programnya menyentuh langsung rakyat,” kata Adi saat, Rabu (9/10/2019).

Sementara itu, Adi berpendapat figur non-parpol seyogyanya masuk dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka bisa mengisi pos kementerian yang terkait dengan ekonomi, hukum dan perindustrian.

"Tiga pos itu jantung pembangunan Indonesia yang harus steril dari unsur parpol,” ucap pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

BACA JUGA

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin berpendapat senada. Ia menilai posisi yang menjadi incaran parpol adalah kementerian strategis dan basah. Sebagai contoh ialah posisi menteri koordinator (menko) yang dinilai akan menjadi rebutan.

“Kementerian yang strategis dan basah. Menko akan jadi rebutan. Menteri bidang ekonomi juga jadi rebutan. Intinya kementerian yang basah atau kementerian mata air lah yang akan jadi rebutan, dan menghindari kementerian air mata [kering uang],” terang Ujang.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini berpendapat kehadiran figur non-parpol amat dibutuhkan pada kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka hendaknya berasal dari kalangan ahli dan profesional yang bisa ditempatkan di posisi strategis.

“Perlu dong. Jangan sampai menteri dari parpol semua. Menteri juga harus diiisi oleh orang-orang ahli dan profesional. Menteri Keuangan harus diisi profesional. Dan kementerian lainnya,” kata Ujang mengakhiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Okezone.com