Terungkap! Motif Bayi Ditinggal di KA Sancaka Solo, Ini Kronologinya
Polisi ungkap kasus bayi dibuang di KA Sancaka Solo. Dua orang tua kandung jadi tersangka, ini kronologi lengkap dan motifnya.
Presiden Joko Widodo. /ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari]
Harianjogja.com, JAKARTA- Puluhan ribu aparat bakal mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin bakal dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 - 2024 pada 20 Oktober mendatang di Gedung DPR -MPR RI, Jakarta. Pada hari pelantikan tersebut, Polri menyiapkan 27.000 personel gabungan.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra mengatakan bahwa personel gabungan itu terdiri dari anggota Polri, TNI, pemerintah daerah serta beberapa instansi terkait.
"Polri menyiapkan 27.000 personel terdiri dari TNI, Polri, Pemda dan beberapa instansi terkait," kata Asep di Kantor Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).
Asep menuturkan, pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian itu masih termasuk ke dalam operasi Mantap Brata yang berakhir 21 Oktober, atau hingga satu hari setelah pelantikan.
Sebelumnya operasi kepolisian terpusat itu dibentuk sejak tahun lalu untuk mengamankan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.
"Secara keseluruhan untuk pengamanan presiden dan wakil presiden, seluruh jajaran polisi mengamankan. Tapi sentral di Jakarta," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Polisi ungkap kasus bayi dibuang di KA Sancaka Solo. Dua orang tua kandung jadi tersangka, ini kronologi lengkap dan motifnya.
Efisiensi anggaran membuat pendampingan IKM Kulonprogo turun drastis pada 2026. DisperinkopUKM kini mencari dukungan pembiayaan di luar APBD.
Investor mulai menggarap bioskop di Wates dengan memanfaatkan eks Bioskop Mandala. Proses perizinan berjalan dan operasional ditargetkan akhir 2026.
Menkeu Purbaya memastikan tarif pajak tidak naik dalam jangka menengah. Pemerintah memilih memperluas basis pajak dan memperkuat pengawasan penerimaan negara.
Program MBG di SMP Gotong Royong Jogja dinilai tepat sasaran karena membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa dari keluarga prasejahtera dan rentan putus sekolah.
KPK mendalami dugaan pengaturan lelang di Kemenhub untuk memenangkan PT IPA dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api.