Advertisement
Soal Jatah Menteri, Begini Kata PPP ...
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa (dua dari kiri) di Malang, Jumat (4/10/2019). - Bisnis/Choirul Anam
Advertisement
Harianjogja.com, MALANG — Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menegaskan kembali bahwa jatah menteri untuk partainya sepenuhnya wewenang Presiden.
“Itu hak presiden. Kami tidak dalam posisi untuk menyampaikan masalah itu,” katanya di sela-sela Pendidikan Politik: Optimalisasi Peran dan Fungsi Anggota DPRD PPP, Provinsi. Kabupaten/Kota se- Jatim, di Malang, Jumat (4/10/2019).
Advertisement
Dia juga tidak bersedia mengusulkan terkait dengan format ideal kabinet Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin seperti apa nantinya dengan pertimbangan bukan dalam posisi menyampaikan usulan tersebut. “Nantilah,” ujarnya.
Terkait dengan kegiatan pendidikan politik tersebut, menurut dia, diperlukan agar anggota PPP tetap semangat setelah menjalani hajat besar, Pilpres dan Pileg.
BACA JUGA
Intinya, anggota PPP dituntut cermat dan tepat dalam memahami karakterisitik yang berkembang yang perlu keterlibatan dalam mengatasi. Dia mengingatkan, permasalahan itu harus dicermati kasus per kasus, daerah per daerah.
Kecermatan itu diperlukan karena karakteristik daerah yang satu akan berbeda dengan daerah yang lain sehingga penanganannya juga berbeda.
Dalam kegiatan tersebut juga dibahas terkait evaluasi penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang dilakukan secara bersamaan.
Juga evaluasi penyebab calon-calon dari PPP yang sebenarnya kualitasnya bagus, namun justru tidak terpilih di DPRD, baik kota/kabupaten, maupun provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Pacitan Magnitudo 6,4 Ganggu KA Lodaya Jalur Selatan
BMKG Catat Gempa Susulan Pacitan Seusai Magnitudo 6,4
Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Hakim di Depok
Advertisement
Tokoh Masyarakat: Keamanan Jadi Kunci Pembangunan di Papua
Terima Rp800 Juta, Kepala KPP Banjarmasin Bayar DP Rumah
KPK Tangkap Hakim dalam OTT Dugaan Suap Perkara di Depok
KPK Kembali Gelar OTT di Depok, Masuk Operasi Keenam Tahun Ini
Kemiskinan Indonesia Menyusut, BPS Catat Turun 490 Ribu Orang
Advertisement
Kasus Restitusi Pajak, KPK Tahan Kepala KPP Madya Banjarmasin
Adies Kadir Tegaskan Mundur dari Perkara Golkar di MK, Ini Alasannya
Kemensos Targetkan 400 Ribu Lansia Terima Makan Bergizi Gratis
Dilantik Prabowo, Juda Agung Fokus Sinkronkan Fiskal-Moneter
Washington Post PHK Sepertiga Karyawan, Krisis Media di AS Kian Dalam
Advertisement
Polres Tanjung Priok Gagalkan Peredaran 5.095 Cartridge Etomidate
Berita Pilihan
- Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
- Adies Kadir Tegaskan Mundur dari Perkara Golkar di MK, Ini Alasannya
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
- BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
- BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
Advertisement
Cuaca DIY Jumat 6 Februari: Semua Wilayah DIY Hujan Ringan
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Sejarah Baru DIY, 6 Atlet Anggar Jalani Seleknas Akhir Timnas
- Manchester City ke Final Carabao Cup Seusai Singkirkan Newcastle
- Jadwal SIM Keliling Jogja Kamis 5 Februari 2026 di Alkid
- Inter Milan Amankan Tiket Semifinal Coppa Italia
- PSHT Sleman Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan Menjelang Ramadan
- Kamis 5 Februari 2026, Cuaca DIY Didominasi Cerah hingga Hujan Ringan
- Jadwal KA Bandara YIA Kamis 5 Februari 2026, Layanan Penuh Seharian
Advertisement
Advertisement
