Ruang Menteri Ikut Digeledah, Dody Mengaku Tak Tahu Kasusnya

Newswire

Sabtu, 11 April 2026 - 07:47 WIB

Sunartono

Ruang Menteri Ikut Digeledah, Dody Mengaku Tak Tahu Kasusnya

Foto ilustrasi korupsi dibuat menggunakan Artificial Intelligence.

Harianjogja.com, JAKARTA— Penggeledahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyasar sejumlah ruangan penting, termasuk ruang kerja menteri dan wakil menteri. Dalam perkembangan terbaru, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku tidak mengetahui perkara yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Penggeledahan itu disebut berkaitan dengan dugaan perkara APBN 2023 dan 2024. Namun, Dody menegaskan belum pernah membahasnya, bahkan dengan pejabat sebelumnya.

“Enggak, benar-benar enggak tahu, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya enggak tahu,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menilai tidak perlu ada pembahasan internal karena kasus tersebut sudah masuk ranah penegak hukum. Menurutnya, kementerian tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan.

BACA JUGA

Dody juga menghindari langkah-langkah yang berpotensi dianggap menghambat proses hukum atau obstruction of justice. Ia memilih menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat.

“Kalau nanti saya melakukan pergerakan, nanti dikira obstruction of justice,” katanya.

Dalam penggeledahan tersebut, Dody mengaku memberikan izin penuh kepada penyidik untuk memeriksa seluruh ruangan di kementeriannya, termasuk ruang kerjanya sendiri serta ruang Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

Ia bahkan sempat melaporkan langsung kepada Prabowo Subianto sebelum memberikan akses ke ruang menteri, mengingat posisinya sebagai pembantu presiden.

Selain ruang pimpinan, penyidik juga menggeledah Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Sumber Daya Air (SDA), termasuk gedung utama kementerian.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita total 16 item barang. Mayoritas berupa dokumen, satu unit komputer, serta hasil cetak dokumen. Penyitaan paling banyak dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara