Advertisement
PAN Sebut Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu KPK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. - Antara/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Yandri Susanto memperkirakan Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal penerbitan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, sedangkan DPR baru akan menanggapunya bila Jokowi menerbitkannya.
Advertisement
"Perppu KPK itu hak prerogatif presiden, mau keluarkan terserah, kalau tidak dikeluarkan terserah," kata Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jumat (4/10/2019).
Yandri menyimpulkan Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu KPK berdasarkan berbagai pernyataan yang dikeluarkan sejumlah juru bicara di sekitar Istana Kepresidenan. Pasalnya, penolakan terhadap UU KPK hasil revisi bisa dilakukan lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, langkah pemerintah tidak akan mengeluarkan Perppu KPK juga terdengar usai Jokowi bertemu dengan sejumlah petinggi partai politik di koalisi pendukungnya beberapa hari lalu.
Dia menambahkan bahwa mantan Menkumham Yasonna H. Laoly telah meminta agar UU KPK hasil revisi dijalankan lebih dahulu untuk dapat dilihat kelemahannya kemudian kembali direvisi DPR.
Sementara itu, sejumlah tokoh yang mengikuti pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka pada 26 September lalu menyatakan telah memberikan pertimbangan kepada Jokowi soal urgensi Perppu tentang UU KPK.
Ekonom senior Emil Salim mendorong Presiden segera mengeluarkan Perppu tersebut. Dia mengatakan para tokoh melihat KPK telah melakukan tindak pencegahan dan penindakan terhadap korupsi secara signifikan.
Sedangkan, revisi UU KPK yang disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu, dinilainya sebagai bentuk upaya pelemahan lembaga tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Konflik Israel di Gaza, China Serukan Gencatan Senjata
Arus Balik Lebaran, 1,2 Juta Orang Naik Angkutan Umum di H+4
Perbaikan Tol Bocimi Akibat Longsor Ditargetkan Rampung Juni
Advertisement
Timur Tengah Memanas, Ini Sikap Pemerintah Indonesia
Ribuan Hektare Tanah IKN Bermasalah, Ini Kata Menteri AHY
PPP Disebut Pengamat Segera Gabung Prabowo
Iran Serang Israel, Korea Selatan Keluarkan Peringatan Perjalanan
Jadi Tersangka Korupsi, KPK Cekal Bupati Sidoarjo Pergi ke Luar Negeri
Advertisement
AHY Bertekad Mempercepat Pemberantasan Mafia Tanah
Pemerintah Diingatkan untuk Mengelola Isu Perang Iran-Israel dengan Bijak
Gelar Rapat Internal, Jokowi Siapkan Langkah Terkait Perang Iran-Israel
Kepolisian Sydney Selidiki Motif Penikaman di Gereja
Ini Alasan Produsen Mobil Listrik Tesla Bakal PHK 10 Persen Karyawannya
Advertisement
Amerika Serikat Bungkam Soal Rencana Balasan Israel ke Iran
Berita Pilihan
- Konflik Israel di Gaza, China Serukan Gencatan Senjata
- Timur Tengah Memanas, Ini Sikap Pemerintah Indonesia
- Ribuan Hektare Tanah IKN Bermasalah, Ini Kata Menteri AHY
- Iran Serang Israel, Korea Selatan Keluarkan Peringatan Perjalanan
- Gelar Rapat Internal, Jokowi Siapkan Langkah Terkait Perang Iran-Israel
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Puncak Arus Balik, 48 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jabotabek
- PM Singapura Lee Hsien Loong Mengundurkan Diri, Ini Penggantinya
- One Way Selesai, Arus di Gerbang Tol Kalikangkung Kembali Normal Dua Arah Pagi Ini
- PPP Berpeluang Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Begini Tanggapan Gerindra
- Update Longsor di Tanah Toraja, Korban Jiwa Capai 20 Orang
- Sistem One Way Arus Balik Lebaran di Tol Cipali Dihentikan, Contra Flow Masih Berlaku di Tol Cikampek
- Aksi Penikaman Massal Kembali Terjadi di Sydney Australia
Advertisement
Advertisement
