Advertisement
Dari Wajah Pimpinan Baru, Pengamat Ramalkan DPR ke Depan Bakal Sejuk

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Sejumlah pimpinan DPR baru saja dilantik pada Selasa (1/10/2019).
Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari menilai pimpinan DPR RI periode 2019-2024 yang baru dilantik merefleksikan wajah DPR RI ke depan yang sejuk, karena mereka adalah figur yang tenang dan tidak kontroversial.
Advertisement
"Saya mengapresiasi dan menyambut baik, pimpinan DPR RI yang baru dilantik," kata Muhammad Qodari melalui telepon genggamnya, di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Muhammad Qodari mengatakan hal itu menyikapi penetapan dan pelantikan pimpinan DPR RI periode 2019-2024 yang dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali, di Jakarta, Selasa (1/10) malam. Pimpinan DPR RI yang baru dilantik adalah, ketua; Puan Maharani (PDI Perjuangan), serta para wakil ketua; Azis Syamsuddin (Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Partai Gerindra), Rahmat Gobel (Partai Nasdem), Abdul Muhaimin Iskandar (PKB).
Qodari melihat, sosok Puan Maharani akan dapat menjembatani komunikasi antara DPR RI dan Presiden dengan baik, karena keduanya berasal dari partai politik yang sama, PDI Perjuangan.
"Puan Maharani juga dapat menjadi 'jembatan kebangsaan' antar-partai politik di DPR RI seperti yang telah dibangun ayahandanya, Taufiq Kiemas, yakni membangun komunikasi lintas partai di parlemen. Taufiq Kiemas menjadi mentor politik bagi Puan, demikian juga ibunya Megawati Soekarnoputri," katanya.
Mengenai kinerja DPR RI ke depan, Qodari berharap, Puan Maharani dapat menjadi pemimpin yang baik bagi produk legislasi DPR RI yang sering menjadi sorotan publik, karena realisasinya selalu di bawah target.
Terkait kinerja legislasi, Qodari menyarankan tiga hal kepada pimpinan DPR RI yang baru dilantik, pertama target legislasi harus realistis. Kedua, DPR RI harus bekerja sama dengan eksekutif karena sumber daya manusia di kementerian lebih banyak daripada di DPR, sehingga lebih banyak yang bekerja.
Ketiga, perlu adanya manajemen legislasi undang-undang yang kontroversial. Pembuatan draf dan pembahasan rancangan undang-undang, agar jangan ditumpuk dan baru dikerjakan di akhir periode secara terburu-buru, seperti periode sebelumnya. "Kerja legislasi harus dipilah-pilah dan dikerjakan sesuai dengan jadwalnya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement