Kemendagri Sentil Bupati Pati Sudewo, Ini Penyebabnya
Kementerian Dalam Negeri menyentil Bupati Kabupaten Pati Jawa Tengah Sudewo untuk menjaga lisan dan perbuatannya.
Whatsapp/Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA—Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan patroli siber di media sosial untuk menangkap akun-akun yang dianggap polisi sebagai provokator untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 nanti.
Kasubdit II pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Rickynaldo Chairul mengakui tidak sedikit pemilik akun medsos anonim yang menyebarkan apa yang dia sebut sebagai provokasi.
Bareskrim bahkan tidak akan berhenti melakukan patroli siber meski Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sudah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
“Tidak hanya sampai pelantikan, tetapi akan terus dilakukan patroli siber di media sosial,” tuturnya, Rabu (2/10).
Rickynaldo menilai provokasi kini juga disebarkan melalui sejumlah Whatsapp. Menurut Rickynaldo Kepolisian tidak menutup kemungkinan juga akan melakukan patroli siber hingga ke grup Whatsapp.
“Ya kan sudah bergeser polanya, jadi nanti kami juga akan coba ke situ [grup Whatsapp],” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Kementerian Dalam Negeri menyentil Bupati Kabupaten Pati Jawa Tengah Sudewo untuk menjaga lisan dan perbuatannya.
Gempa Sukabumi Magnitudo 4,5 mengguncang Jawa Barat akibat aktivitas sesar aktif bawah laut, BMKG pastikan belum ada gempa susulan.
DPAD DIY mengakuisisi untuk mengelola arsip termasuk arsip pribadi, seniman, budayawan dan arsip-arsip yang menyimpan memori kolektif.
Identitas 11 bayi yang ditemukan di Pakem Sleman masih ditelusuri Pemkab Sleman untuk penerbitan dokumen resmi dan asal-usul bayi.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia triwulan I 2026 melambat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhadjir Effendy dalam kasus dugaan korupsi kuota haji setelah saksi meminta penundaan.