Advertisement
JK: Penerbitan Perppu KPK Tunjukkan Lemahnya Wibawa Presiden
Ilustrasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru akan menunjukkan lemahnya kewibawaan Presiden Joko Widodo karena menganulir keputusannya sendiri lewat surat presiden (surpres).
"Kan baru saja Presiden teken berlaku (revisi UU KPK), masa langsung Presiden sendiri menarik itu. Dimana kita mau tempatkan kewibawaan Pemerintah? Baru meneken berlaku lalu satu minggu kemudian ditarik lagi. Logikanya dimana?" kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Advertisement
Penerbitan perppu juga tidak serta merta menjamin emosi masyarakat mereda sehingga unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah akan terhenti, tambah Wapres.
"Belum tentu juga. Siapa yang menjamin?" tambahnya.
BACA JUGA
Wapres pun berpendapat agar polemik UU KPK yang sudah direvisi itu diselesaikan di Mahkamah Konsitusi melalui uji materi, meskipun UU baru tersebut belum dinomori.
"Saya tidak ingin memberikan komentar tentang perppu karena sudah berjalan di MK. Lebih baik kita tunggu apa yang di MK, kan sudah berjalan proses di MK," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK untuk mengganti UU tentang KPK yang telah disepakati DPR dan Pemerintah untuk direvisi.
Pada saat pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Presiden telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR. Surpres itu berisi bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), yang saat itu dijabat Yasonna Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan revisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AS-Iran Sepakat Gencatan Senjata, Israel Pasang Syarat
Meta dan Google Dikejar Tenggat Lengkapi Dokumen PP Tunas
Gencatan Senjata Baru Disepakati, Muncul Ledakan di Kilang Minyak Iran
Puluhan Juta Peserta JKN Tercatat Nonaktif, Ini Dampaknya
Advertisement
Avtur Mahal, Prabowo Umumkan Biaya Haji Turun Rp2 Juta
BGN Sebut Motor Disiapkan Tembus Desa Sulit Demi Program MBG
Di Tengah Krisis Energi Dunia, Prabowo Sebut Indonesia Masih Aman
Prabowo Beri Arahan ke Ratusan Pejabat, Soroti Ancaman Global
Kasus Campak Naik, Nakes di Daerah Rawan Diprioritaskan Vaksin
Advertisement
Avtur Mahal, Biaya Haji Berpotensi Naik
Koalisi 30 Negara Bahas Pembukaan Serat Hormuz di Tengah Konflik
Prabowo Kumpulkan Menteri dan Dirut BUMN Rapat Strategis
JK Laporkan Rismon ke Bareskrim, Dugaan Pencemaran Nama Baik
Facebook Masih Jadi Kanal Utama Peredaran Produk Ilegal
Advertisement
KPK Telusuri Jalur Kuota Haji Khusus Sejumlah Direktur Absen
Berita Pilihan
- AS-Iran Sepakat Gencatan Senjata, Israel Pasang Syarat
- Kasus Campak Naik, Nakes di Daerah Rawan Diprioritaskan Vaksin
- PBB Pastikan Gugurnya TNI di Lebanon Akibat Serangan Tank Israel
- Pernyataan Trump Terkait Gencatan Senjata dengan Iran
- Harga Minyak Dunia Anjlok Seusai Keputusan Gencatan Senjata AS-Iran
Advertisement
Advertisement
Greenhouse Melon Ketitang Jadi Daya Tarik Baru Wisata di Klaten
Advertisement
Berita Populer
- Belanja Pegawai di Bawah 30 Persen, Sleman Pastikan Aman dari PHK
- Menkeu Tegaskan Kebijakan BBM Subsidi Atas Arahan Presiden
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Berangkat dari Stasiun Palur, 8 April
- Hasil Real Madrid vs Bayern Skor 1-2, Harry Kane Bungkam Bernabeu
- DPRD Kulonprogo Dorong Audit Total PT SAK oleh BPKP
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Rabu 8 April 2026 Naik dari Tugu
- Polri Ungkap Potensi Kerugian Kebocoran Subsidi BBM-LPG Capai Rp1,26 T
Advertisement
Advertisement
