Advertisement
Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Ini Respons DPR RI
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah ini ditempuh setelah Jokowi setelah bertemu dengan beberapa tokoh.
Menanggapi itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa apabila presiden memutuskan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), maka legislatif tidak bisa menolak.
Advertisement
“Apapun yang akan dilakukan oleh presiden prinsipnya DPR mendukung sepenuhnya yah. Karena semua kan berpulang di pemerintah. Kalau masih di DPR, saya bisa menanggapinya,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Bambang menjelaskan bahwa tidak bisa berandai-andai apabila Jokowi benar menerbitkan Perppu. Di sisi lain masa tugas DPR segera berakhir
BACA JUGA
“Tanya DPR yang baru nanti. Kan saya berakhir. Tanggal 30 penutupan massa sidang,” jelasnya.
Jokowi mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu KPK setelah banyak penolakan dari masyarakat dan puncaknya demonstrasi di Gedung DPR. Presiden juga melihat sisi politik sebelum mengambil keputusan.
“[Keputusan diambil] secepat-cepatnya dalam waltu sesingkat-singkatnya,” katanya di Istana Merdeka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Usai OTT KPK
Jusuf Kalla Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Arab Saudi
Penasihat Desak Trump Akhiri Konflik AS dengan Iran
KPK Periksa Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari
Advertisement
BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
KPK Periksa ASN Bea Cukai Terkait Pemindahan Uang Miliaran
BGN Ingatkan Penipuan Program Makan Bergizi Gratis
Korban Dditemukan, Operasi SAR Longsor Sampah Bantargebang Ditutup
Pembatasan Medsos Anak Didukung DPR, Aturan Berlaku 2026
Advertisement
OTT KPK di Rejang Lebong Wakil Bupati Hendri Ikut Ditangkap
Krisis Energi Hantam Vietnam, Pemerintah Imbau Perusahaan Terapkan WFH
IRGC: AS Kehabisan Amunisi
Profil Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong yang Terjaring OTT
KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Terkait Dugaan Fee Proyek
Advertisement
Trump Ancam Iran: AS Akan Balas 20 Kali Lipat Jika Selat Hormuz Diblo
Berita Pilihan
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
- Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
- Longsor Sampah Bantargebang: 2 Korban Lagi Ditemukan Meninggal
- Pecah Kongsi, AS Kecewa Serangan Israel ke Depot BBM Iran
Advertisement
Viral Kapal Tanker Mandeg di Lepas Pantai Selatan Kulonprogo
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PBSI Evaluasi Kegagalan Tim Bulu Tangkis Indonesia di All England 2026
- Warga Sleman Siap-siap, Bakal Ada 1.000 Sambungan Jargas Baru
- Selamatkan Anak Gajah di Perbatasan, Kemenhut Gandeng Malaysia
- Jual Flash Disk Lagu Bajakan di Marketplace Terancam 10 Tahun Penjara
- Lawan Stunting, Kelurahan Keparakan Jogja Salurkan PMT
- Kasus Campak di Sleman Melonjak Tajam, Dinkes Rilis Peringatan Dini
- Ketua Komisi A DPRD DIY Dorong Penataran Jaga Warga DIY
Advertisement
Advertisement
