Advertisement
Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Ini Respons DPR RI
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah ini ditempuh setelah Jokowi setelah bertemu dengan beberapa tokoh.
Menanggapi itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa apabila presiden memutuskan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), maka legislatif tidak bisa menolak.
Advertisement
“Apapun yang akan dilakukan oleh presiden prinsipnya DPR mendukung sepenuhnya yah. Karena semua kan berpulang di pemerintah. Kalau masih di DPR, saya bisa menanggapinya,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Bambang menjelaskan bahwa tidak bisa berandai-andai apabila Jokowi benar menerbitkan Perppu. Di sisi lain masa tugas DPR segera berakhir
BACA JUGA
“Tanya DPR yang baru nanti. Kan saya berakhir. Tanggal 30 penutupan massa sidang,” jelasnya.
Jokowi mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu KPK setelah banyak penolakan dari masyarakat dan puncaknya demonstrasi di Gedung DPR. Presiden juga melihat sisi politik sebelum mengambil keputusan.
“[Keputusan diambil] secepat-cepatnya dalam waltu sesingkat-singkatnya,” katanya di Istana Merdeka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuota 33 Ribu, Menhub Imbau Warga Daftar Mudik Gratis Nataru
Korsel Protes Pesawat China-Rusia Masuk KADIZ
Bandara IKN Siap Layani Penerbangan Komersial Tahun Ini
BAKTI Pasang 30.017 Titik SATRIA-1 di Layanan Publik RI
Advertisement
Prabowo Temui Putin di Kremlin Bahas Hubungan RI-Rusia
KAI Cek Jalur Semarang-Grobogan Jelang Libur Nataru
Kronologi OTT KPK yang Jerat Bupati Lampung Tengah
BMKG Imbau Waspada Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia
Bobby Bantah Isu Pemotongan Anggaran Bencana Sumut
Advertisement
Polda Lampung Sebut PT Minas Punya Izin Kayu Log dari Kemenhut
UEA hingga PBB Siap Bantu Penanganan Banjir Sumatra
Bupati Lampung Tengah Terjaring OTT KPK di Jakarta
Pelni Beri Diskon 20 Persen Tiket Nataru, Ini Syaratnya
BNPB Bantah Isu Penimbunan Bantuan di Aceh
Advertisement
Komnas HAM Dalami Penyebab Bencana Ekologis Sumatera
Berita Pilihan
Advertisement
Bea Cukai Terima 7.219 Laporan Penipuan hingga November 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Turunkan Skuad Terbaik di Final SEA Games 2025
- Jadwal SIM Keliling Kota Jogja, 10 Desember 2025
- Majelis Hakim Ditunjuk untuk Kasus Korupsi Chromebook
- CSR Perusahaan di Sleman Tembus Rp20 Miliar pada 2025
- Jalur Trans Jogja Terbaru, 10 Desember 2025
- Aksi Pyjama Man Terhenti di Konser Lady Gaga di Brisbane
- Cher Siap Menikah di Usia 80 dengan Kekasih 40 Tahun Lebih Muda
Advertisement
Advertisement
