OPSI Minta UMP 2027 Naik Maksimal 7,5%, Ini Simulasi Hitungannya
OPSI mengusulkan kenaikan UMP dan UMK 2027 sebesar 6,5%-7,5% untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan inflasi.
Demo di depan DPR Ricuh /Okezone.com-Fadel
Harianjogja.com, MEDAN - Pihak kepolisian akan menyelidiki personel yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap mahasiswa di gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (24/9/2019). Tindakan kekerasan tersebut beredar di media sosial.
"Nanti kita periksa yang melakukan pemukulan saat unjuk rasa semalam," tegas Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, di Medan, Rabu (25/9/2019).
Ia menambahkan, meski aksi yang berlangsung pada Selasa kemarin sempat ricuh, namun tidak ada korban jiwa.
"Kita juga dilempari batu. Tadi rekan-rekan wartawan juga ada yang kena lempar batu. Kira-kita kalau batu sebesar itu kena kepala kita bagaimana? Apa kita harus diam saja? Kita juga sama sama manusia," ucapnya.
Dalam sebuah video yang tersebar di media sosial, terlihat seorang pemuda yang mengenakan jas berwarna hijau yang terlihat seperti jaket almamater kampus dipukuli sejumlah personel berseragam polisi.
Meski sempat terjatuh, aparat tampak beberapa kali memukuli pemuda tersebut. Tidak hanya itu, tampak orang lain yang mengenakan kemeja kotak-kotak juga dipukuli oknum aparat kepolisian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
OPSI mengusulkan kenaikan UMP dan UMK 2027 sebesar 6,5%-7,5% untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan inflasi.
Polisi menangkap lima tersangka pembunuhan pria di bangunan bekas dapur SPPG Kendal. Kasus bermula dari perselisihan saat pesta miras.
Komdigi memeriksa laporan dugaan kebocoran data 5,7 juta akun pelanggan Fore dan menyiapkan sanksi jika ditemukan pelanggaran UU PDP.
OASE III PTKIN 2026 di UIN Sunan Kalijaga Jogja menghadirkan inovasi mahasiswa bidang sains, teknologi, agama, dan riset.
Abrasi menghilangkan laguna Pantai Trisik Kulonprogo. Kunjungan wisatawan terus menurun, sementara warga beralih mengandalkan pertanian.
Nusron Wahid diperiksa KPK selama lima jam terkait perkara ATR/BPN. KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi.