Advertisement
Kisruh RUU KUHP, JK: Nanti DPR dan Pemerintah Akan Mengkaji Pandangan Masyarakat
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, NEW YORK- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedang polemik di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meminta DPR untuk mengkaji kembali beberapa pasal.
"Ada beberapa pasal yang masyarakat anggap kurang pas, soal perzinahan katakanlah, tentu banyak orang berbeda-beda pendapat. Tapi nanti DPR dan Pemerintah mengkaji pandangan-pandangan itu bagaimana," kata Wapres JK, di sela rangkaian acara Sidang Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Selasa (24/9/2019).
Advertisement
Wapres mengakui bahwa untuk mengesahkan suatu undang-undang diperlukan adanya masukan atau pandangan masyarakat. Karena itu, Pemerintah sejalan dengan keinginan masyarakat untuk menunda pengesahan beberapa rancangan undang-undang.
"Memang Pemerintah sejalan untuk menunda, untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR. Memang undang-undang itu kan dibutuhkan ‘public hearing’, pandangan publik tentang hal itu," ujarnya pula.
BACA JUGA
Dalam video keterangan pers yang diterima di Jakarta, Wapres JK mengatakan dirinya terus memantau dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait kondisi aksi unjuk rasa di beberapa wilayah di Indonesia.
Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dari sejumlah universitas di Indonesia terjadi pada Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019), sebagai bentuk protes atas RUU KUHP dan UU KPK yang sudah disahkan untuk direvisi.
Terkait RUU KUHP, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta DPR untuk menunda pengesahannya, bersama dengan RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara (Minerba) serta RUU Pemasyarakatan (PAS).
"Saya belum tahu karena saya di sini [AS], tapi saya juga berkomunikasi dengan Presiden yang memberikan informasi apa yang terjadi," ujarnya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Siapkan Tim Terpadu Tangani Banjir Pulau Jawa
BNPB Meminta Warga Waspada Hujan Lebat dan Angin hingga 29 Januari
Komisi III DPR Tegaskan Polri Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
Polisi Dalami Temuan Jenazah Terbakar di Tumpukan Sampah
Advertisement
Kapolri: Perpol Jabatan Polri Bukan untuk Menentang Putusan MK
KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Pemilik Maktour Bantah Terima Ribuan Kuota Haji Kemenag
Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementerian
BMKG Jelaskan Gempa Dini Hari di Buton Utara Dipicu Sesar Aktif
Advertisement
Kementan: Dugaan Korupsi Proyek Fiktif Rp27 Miliar Bukan Fitnah
Longsor Cisarua Bandung Barat, 65 Korban Masih Tertimbun
Nyaris Tewas, Wali Kota di Filipina Ini Selamat dari Serangan Brutal
Wamen Isyana Ingatkan 1000 HPK Jadi Kunci SDM Unggul
Polisi Iran Tangkap Ratusan Penggerak Kerusuhan di Beberapa Provinsi
Advertisement
BMKG Prediksi Sebagian Besar Indonesia Dihiasi Awan Tebal Hari Ini
Berita Pilihan
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Jenazah Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Disambut Haru di Tigaraksa
- Tetangga Kenang Farhan, Copilot ATR yang Tewas di Bulusaraung
- Bulog Bakal Pakai Beras Premium untuk MBG dan Batalion TNI
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Advertisement
Cemburu Berujung Kekerasan, Pemuda Jogja Diserang Senjata Tajam
Advertisement
Festival Lampion Dinosaurus Zigong Tarik Wisatawan ke Sichuan
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Gunungkidul, Belum Ada Laporan Kerusakan
- Persebaya Bungkam PSIM Jogja 3-0, Bajul Ijo Naik ke Enam Besar
- Menteri Trenggono Pingsan, Presiden Prabowo Langsung Telepon
- Menteri Bahlil Siapkan Regulasi Harga Pokok Minimum Timah
- Perusahaan UEA Kembangkan Kawasan Terpadu di IKN Senilai Rp4 Triliun
- Bupati Minta Kadin Kulonprogo Perkuat Ekspor dan Penyerapan Naker
- Bulog DIY Serap 3.142 Ton Gabah Petani, Lampaui Target Januari
Advertisement
Advertisement
