Advertisement
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko Minta Pemerintah Tarik Pasukan Militer di Papua
Budiman Sujdatmiko dalam diskusi memperingati sumpah pemuda, bertema Sumpah Pemuda 4.0: Pemuda di Era Big Data, di Gedung Fisipol UGM, Minggu (28/10/2018)./Harian Jogja - /Herlambang Jati Kusumo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Politikus partai pemerintah menilai penarikan pasukan militer perlu dilakukan di Papua.
Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan yang perlu dilakukan dalam penyelesaianya konflik di Papua yakni menghentikan kekerasan di Papua.
Advertisement
Pertama, kata dia, dengan menarik kekuatan militer yang ada di Papua secara bertahap.
"Tentu itu harus dilakukan, pertama itu ditarik kekerasanya, militerismenya ditarik, bertahap tentu saja. Bertahap maksudnya kepolisiannya diperkuat kemudian musyawarah dilakukan," ujar Budiman di Visinema, Cilandak, Jakarta pada Sabtu (21/9/2019).
Menurutnya, aparat yang harus diperkuat untuk menjaga Papua yakni dari unsur kepolisian, bukan dari unsur militer.
Namun kata dia, aparat kepolisian juga harus dilengkapi peralatan senjata yang lengkap agar tidak menjadi bulan-bulanan tokoh kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka.
"Kepolisian harus dilengkapi (Peralatan yang lebih lengkap) agar dia juga tidak jadi bulan-bulanan tokoh kriminal bersenjata. Organisasi Papua Merdeka," kata dia.
Tak hanya itu, Budiman menuturkan beberapa persoalan pelanggaran hak asasi manusia juga harus segera diselesaikan pemerintah, baik lewat pendekatan hukum atau rekonsiliasi politik.
"Beberapa persoalan pelanggaran HAM harus diselesaikan. Mau pendekatan hukum atau pendekatan rekonsiliasi politik harus dimungkinkan ke arah sana," kata dia.
Kendati demikian, untuk menyelesaikan persoalan di Papua harus disepakati bahwa NKRI harus diletakkan sebagai modal awal yang mutlak dan perlu.
"Tarikannya tentu saja memang pertama, kita harus sepakat dulu bahwa orang Papua tetap dalam keadaan meletakkan NKRI sebagai modal awal yang mutlak yang perlu. Kedua, baru kalau sudah, itu diselesaikan, baru nggak ada alasan lagi orang-orang yang melakukan kekerasan baik itu dan negara maupun dari kelompok separatis," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
