Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko Minta Pemerintah Tarik Pasukan Militer di Papua

Newswire Minggu, 22 September 2019 07:57 WIB

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko Minta Pemerintah Tarik Pasukan Militer di Papua

Budiman Sujdatmiko dalam diskusi memperingati sumpah pemuda, bertema Sumpah Pemuda 4.0: Pemuda di Era Big Data, di Gedung Fisipol UGM, Minggu (28/10/2018)./Harian Jogja/-Herlambang Jati Kusumo

Harianjogja.com, JAKARTA- Politikus partai pemerintah menilai penarikan pasukan militer perlu dilakukan di Papua.

Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan yang perlu dilakukan dalam penyelesaianya konflik di Papua yakni menghentikan kekerasan di Papua.

Pertama, kata dia, dengan menarik kekuatan militer yang ada di Papua secara bertahap.

"Tentu itu harus dilakukan, pertama itu ditarik kekerasanya, militerismenya ditarik, bertahap tentu saja. Bertahap maksudnya kepolisiannya diperkuat kemudian musyawarah dilakukan," ujar Budiman di Visinema, Cilandak, Jakarta pada Sabtu (21/9/2019).

Menurutnya, aparat yang harus diperkuat untuk menjaga Papua yakni dari unsur kepolisian, bukan dari unsur militer.

Namun kata dia, aparat kepolisian juga harus dilengkapi peralatan senjata yang lengkap agar tidak menjadi bulan-bulanan tokoh kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka.

"Kepolisian harus dilengkapi (Peralatan yang lebih lengkap) agar dia juga tidak jadi bulan-bulanan tokoh kriminal bersenjata. Organisasi Papua Merdeka," kata dia.

Tak hanya itu, Budiman menuturkan beberapa persoalan pelanggaran hak asasi manusia juga harus segera diselesaikan pemerintah, baik lewat pendekatan hukum atau rekonsiliasi politik.

"Beberapa persoalan pelanggaran HAM harus diselesaikan. Mau pendekatan hukum atau pendekatan rekonsiliasi politik harus dimungkinkan ke arah sana," kata dia.

Kendati demikian, untuk menyelesaikan persoalan di Papua harus disepakati bahwa NKRI harus diletakkan sebagai modal awal yang mutlak dan perlu.

"Tarikannya tentu saja memang pertama, kita harus sepakat dulu bahwa orang Papua tetap dalam keadaan meletakkan NKRI sebagai modal awal yang mutlak yang perlu. Kedua, baru kalau sudah, itu diselesaikan, baru nggak ada alasan lagi orang-orang yang melakukan kekerasan baik itu dan negara maupun dari kelompok separatis," katanya.