Advertisement
Pegawai KPK Harus PNS, Pakar Hukum: Selesai!
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- UU KPK yang baru mengamanahkan pegawai lembaga ntirasuah itu berstatus PNS.
Pakar Hukum Tata Negara Abdul Fickar Hadjar menilai kedudukan Dewan Pengawas KPK nantinya bakal lebih tinggi daripada KPK-nya sendiri. Fickar menilaihal itu bakal menjadi kepanjangan tangan eksekutif setelah adanya Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Advertisement
Anggota Dewan Pengawas akan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain Dewan Pengawas, dalam UU KPK yang baru disahkan DPR itu pegawai KPK akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabene berada di bawah naungan Kemenpan-RB.
"Pegawainya sudah tunduk pada Menpan, diatur, ya itu menurut saya sudah selesai, malah menjadi 'anak kepolisian dan kejaksaan', akhirnya seperti itu, juga menjadi panjangan tangan eksekutif," kata Fickar saat ditemui di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).
BACA JUGA
Selain itu Fickar menilai dengan keberadaan dewan pengawas KPK bukan menjadi penegak hukum, akan tetapi banyak kewenangannya yang malah hampir serupa dengan sistem pengadilan.
"Jadi sekarang lembaga yang paling tinggi di KPK itu dewas sebenarnya," ujarnya.
Fickar menuturkan, dewan pengawas di KPK bukanlah penegak hukum. Meski demikian karena dewas ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi maka memiliki disebut bakal memiliki kewenangan.
"Padahal dewas bukan penegak hukum, bukan ketua pengadilan tapi kewenangannya hampir sama dengan ketua pengadilan. Itu yang saya bilang mengacaukan sistem hukum sebenarnya," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Telah Periksa Arie Prabowo, Eks Dirut Antam dan Ayah Eks Menpora
Donald Trump Klaim Bantuan Mengalir ke Gaza Pasca Pertukaran Tahanan
Percakapan Prabowo dan Donald Trump Terekam, Presiden Mau Ketemu Eric
Prabowo Tegaskan Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
Advertisement
Prabowo Terbitkan UU BUMN Baru, Ubah Struktur Kementerian
Ketua Komisi VI DPR Tegur Trans7 soal Tayangan Kiai Lirboyo
9 Kantong Jenazah Korban Ponpes Al-Khoziny Masih Belum Teridentifikasi
2 Juta Lebih Konten Judi Online Dihapus, 23 Ribu Rekening Diblokir
Ini Kata Bupati Temanggung Soal Peredaran Rokok Ilegal
Advertisement
Viral Tayangan Trans7 Hina Pesantren, PBNU Ambil Jalur Hukum
Cak Imin Jelaskan Alasan Pemerintah Gunakan APBN Bangun Al Khoziny
Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim: Saya Menerima Hasilnya
Gencatan Senjata di Gaza, Inggris Siap Awasi Pelucutan Senjata Hamas
Puluhan Ribu Paket Bantuan Kemanusiaan dari RI Berhasil Masuk Gaza
Advertisement
Ragunan Buka Sampai Malam, Penerangan dan Mobil Angkutan Ditambah
Berita Pilihan
- KPK Telah Periksa Arie Prabowo, Eks Dirut Antam dan Ayah Eks Menpora
- Ketua Komisi VI DPR Tegur Trans7 soal Tayangan Kiai Lirboyo
- Ragunan Buka Sampai Malam, Penerangan dan Mobil Angkutan Ditambah
- Sejumlah Kota Besar di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
- Kata Menaker Yassierli soal Isu Bantuan Subsidi Upah Tahap Dua
Advertisement
Pemkot Jogja Targetkan Pengurangan Sampah ke Depo 60 Ton per Hari
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Umumkan Mutasi 73 Pejabat Termasuk Kajati DIY
- PKL di Sekitar Jembatan Pandansimo Bakal Ditertibkan
- Truk Pengangkut 9 Ton Kunyit Terguling di Alas Tunggangan Wonogiri
- Video Viral Mobil Tanpa Pengawalan, Ini Tanggapan Sultan HB X
- Unisa Charity Fun Run 2025 Ajak Masyarakat Hidup Sehat dan Peduli
- Pemindahan Pedagang ke Pasar Godean Ditunda, Talang Bocor Jadi Kendala
- Ahmad Luthfi Dukung Pemeriksaan BPK Demi Pemerintahan Bersih
Advertisement
Advertisement
