Advertisement
Pegawai KPK Harus PNS, Pakar Hukum: Selesai!
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- UU KPK yang baru mengamanahkan pegawai lembaga ntirasuah itu berstatus PNS.
Pakar Hukum Tata Negara Abdul Fickar Hadjar menilai kedudukan Dewan Pengawas KPK nantinya bakal lebih tinggi daripada KPK-nya sendiri. Fickar menilaihal itu bakal menjadi kepanjangan tangan eksekutif setelah adanya Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Advertisement
Anggota Dewan Pengawas akan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain Dewan Pengawas, dalam UU KPK yang baru disahkan DPR itu pegawai KPK akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabene berada di bawah naungan Kemenpan-RB.
"Pegawainya sudah tunduk pada Menpan, diatur, ya itu menurut saya sudah selesai, malah menjadi 'anak kepolisian dan kejaksaan', akhirnya seperti itu, juga menjadi panjangan tangan eksekutif," kata Fickar saat ditemui di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).
BACA JUGA
Selain itu Fickar menilai dengan keberadaan dewan pengawas KPK bukan menjadi penegak hukum, akan tetapi banyak kewenangannya yang malah hampir serupa dengan sistem pengadilan.
"Jadi sekarang lembaga yang paling tinggi di KPK itu dewas sebenarnya," ujarnya.
Fickar menuturkan, dewan pengawas di KPK bukanlah penegak hukum. Meski demikian karena dewas ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi maka memiliki disebut bakal memiliki kewenangan.
"Padahal dewas bukan penegak hukum, bukan ketua pengadilan tapi kewenangannya hampir sama dengan ketua pengadilan. Itu yang saya bilang mengacaukan sistem hukum sebenarnya," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus, Polri Diminta Usut Tuntas
Bukan karena Perang, Ini Alasan TNI Terapkan Status Siaga 3
BBM Terancam Mahal, Prabowo Kaji Kebijakan WFH dan Pangkas Hari Kerja
Laporan Media Inggris Sebut Mojtaba Khamenei Koma, Fakta Belum Terkuak
Advertisement
18 Maret Jadi Tanggal Favorit Mudik Kereta dari Jakarta
Kapolri Beri Atensi Khusus Kasus Air Keras Aktivis KontraS
Trump: Mojtaba Khamenei Diduga Masih Hidup Meski Terluka
Arus Mudik Lebaran 2026 Mulai Padati Pelabuhan Bakauheni
Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS di Jakpus Diselidiki Polisi
Advertisement
Aktivis KontraS Andrie Yunus Diserang Air Keras di Jakarta
OTT KPK 2026: Bupati Cilacap Ditangkap, Operasi ke-9 Tahun Ini
KPK Ungkap Pembagian Kuota Haji 2024 oleh Yaqut Cholil Qoumas
Rismon Tegaskan Ijazah Jokowi dan Gibran Asli
KPK Beberkan Pungutan Percepatan Haji Khusus yang Menjerat Gus Yaqut
Advertisement
Gibran Terima Rismon Sianipar di Istana Wapres
Berita Pilihan
- Aktivis KontraS Andrie Yunus Diserang Air Keras di Jakarta
- KPK Ungkap Pembagian Kuota Haji 2024 oleh Yaqut Cholil Qoumas
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
Advertisement
Jadwal KA Prameks Kutoarjo-Jogja Sabtu 14 Maret 2026, Cek Rutenya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KY Gandeng Media Massa Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Agung 2026
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 13 Maret 2026
- Stuttgart Kalah 1-2 dari Porto di Warnai Blunder dan VAR
- Jadwal KA Bandara YIA Jumat 13 Maret 2026
- Dana Nasabah Aman, Layanan Dialihkan Ke Kantor Cabang Senopati
- Hasil Liga Europa: Bologna vs AS Roma Imbang 1-1 di Leg Pertama
- Cuaca DIY, Jumat 13 Maret 2026: Sebagian Besar Alami Hujan Ringan
Advertisement
Advertisement
