Advertisement
Jelang Balapan Formula 1, Kualitas Udara di Singapura Memburuk
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menjelang digelarnya balapan Formula 1 akhir pekan ini, kualitas udara di Singapura dilaporkan menyentuh level tidak sehat.
Indeks standar polutan naik ke level 107 pada Rabu pagi (18/9/2019) waktu setempat, level yang dianggap tidak sehat oleh Badan Lingkungan Nasional (National Environment Agency/NEA) Singapura.
Advertisement
NEA menyarankan para warga untuk mengurangi aktivitas fisik yang berat dan berkepanjangan di luar ruangan. Siapapun yang menderita penyakit paru-paru atau jantung kronis bahkan harus menghindari kegiatan-kegiatan seperti itu.
Lapisan tebal asap dan abu akibat pembakaran ilegal untuk membuka lahan perkebunan di wilayah Indonesia telah menyelimuti sebagian kawasan Asia Tenggara dalam dua pekan terakhir.
Kabut asap terus menyebabkan gangguan lalu lintas udara. Total 67 penerbangan dari tiga bandara di Samarinda, Sampit, dan Berau di Kalimantan dibatalkan pada Rabu (18/9/2019) karena berkurangnya jarak pandang, menurut AirNav.
Tak hanya menyebabkan gangguan lalu lintas udara, kondisi ini memunculkan laporan ribuan kasus penyakit pernapasan akut.
Menurut data polusi IQAir AirVisual, kota Kuala Lumpur dan Kuching di Malaysia, Singapura, dan Jakarta memiliki kualitas udara terburuk di antara kota-kota besar di dunia.
Pada Selasa (17/9), negara bagian Malaysia, Selangor, dekat Kuala Lumpur, menutup 145 sekolahnya, ketika polusi udara mencapai kisaran level "tidak sehat" dan "sangat tidak sehat", menurut sebuah pernyataan dari departemen pendidikan Malaysia.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan otoritas untuk menindak tegas individu ataupun perusahaan yang bertanggung jawab atas terciptanya hotspot (titik api).
Jumlah titik api di Indonesia turun menjadi 2.719 pada hari ini, Rabu (18/9) dari 2.984 pada Selasa (17/9). Terdapat 1.425 titik api di Sumatra dan 732 titik api di Kalimantan.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan kebakaran hutan telah mempengaruhi 328.724 hektar hutan dan lahan pertanian tahun ini.
Presiden Jokowi juga mengarahkan BNPB untuk memperluas cakupan hujan buatan, meskipun pihak otoritas telah mengerahkan 5.600 tentara dan petugas pemadam kebakaran tambahan.
Musim hujan di daerah yang paling parah terkena dampak asap diperkirakan tidak akan terjadi hingga pertengahan Oktober. Jadi, satu-satunya solusi jangka panjang untuk memadamkan kebakaran hutan adalah melalui hujan buatan, menurut BNPB pada Selasa (17/9).
Namun, mengingat partikel asap mencegah pembentukan awan, badan ini berencana untuk menaburkan sekitar 40 metrik ton kalsium oksida untuk memecah partikel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Sabtu 27 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement