Advertisement
Pengamat: UU KPK yang Baru Tetap Bikin Publik Resisten
Suasana Rapat Paripurna Pengesahan RUU KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9). - Suara.com/Arya Manggala
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- UU KPK hasil revisi dinilai bakal membuat masyarakat resisten karena isinya yang kontroversial.
Profesor riset LIPI Prof. Dr. R. Siti Zuhro menilai publik akan tetap bersikap resistensi terhadap UU KPK yang baru saja disahkan DPR, selama undang-undang tersebut masih kontroversial.
Advertisement
"Selama DPR dan Pemerintah memaksakan pemberlakuan UU KPK yang dianggap kontroversial, selama itu pula resistensi publik akan terus muncul," kata Siti Zuhro saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Resistensi itu karena publik menilai undang-undang yang baru disahkan DPR itu akan melumpuhkan KPK dan membuat institusi anti rasuah tersebut menjadi disfungsi.
BACA JUGA
Jika undang-undang tersebut ternyata memang membuat KPK lumpuh atau disfungsi, maka publik kata dia harus bersinergi untuk menolak UU KPK.
"Publik harus bersikap kritis terhadap substansi undang-undang yang mengancam kepentingan nasional dan atau merugikan negara," katanya.
Kemudian, cara-cara menolak keberadaan atau membatalkan undang-undang tentunya juga harus sesuai dengan aturan dan konstitusi, salah satunya dengan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
"Judicial review bisa menjadi pintu masuk untuk membatalkan UU KPK," ujarnya.
Pada Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020, legislatif menyetujui hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disahkan menjadi undang-undang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Unud: Tak Ada Tekanan Akademik Dialami Mahasiswa TAS
Begini Kronologi Mobil Petugas Bandara Hong Kong Tertabrak Pesawat
Prabowo Minta Alokasikan Duit Pengembalian Korupsi CPO untuk LPDP
Prabowo Akan Tambah Jumlah Bantuan Smart TV untuk Sekolah
Advertisement
Kemlu: 10 Ribu Kasus Scam Libatkan Pelaku WNI
Kejar Target 19 Juta Lapangan Kerja, Pemerintah Kuatkan Investasi
Polisi Klaim Tak Temukan Dugaan Perundungan di Kematian Mahasiswa Unud
Pesawat Tergelincir di Hong Kong hingga Terjun ke Laut, 2 Tewas
Sistem Transaksi Tol Nirsentuh Akan Diuji Coba di Trans Jawa
Advertisement
Pembentukan Kementerian Haji Ternyata Atas Permintaan Arab Saudi
Pemerintah Akan Merevisi UU Narkotika, Bedakan Penggedar dan Pengguna
Presiden Prabowo Akan Wajibkan Pejabat Gunakan Mobil Maung Pindad
Polda Metro Klaim Penyidikan Delpedro Sesuai Prosedur
Dirjenpas Pastikan 7 Lapas Baru Dibangun Atasi Kepadatan Napi
Advertisement
Hari Ini 8 Ribu Keluarga Terima BLT Lewat Himbara dan PT POS Indonesia
Berita Pilihan
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
- Unjuk Rasa Pemuda Maroko, Tuntut Pembebasan Demonstran Gerakan GenZ
- Kawasan Gunung Lawu Tak Masuk WKP Panas Bumi, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- PSEL Disebut Salah Satu Strategi Menciptakan Ketahanan Energi Nasional
- Liverpool vs Manchester United, The Reds Kebobolan di Babak Pertama
- Hasil PSIS Vs PSS Sleman, Skor 0-5, Gustavo dan Frederic Cetak Brace
- Kabur, Polisi Terus Buru Terpidana Mati Kasus Narkotika di Siak Riau
- Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
- Meresahkan Warga, Dua Sarang Tawon Jenis Vespa di Prambanan Dievakuasi
- Gerindra Jogja Serukan Prabowo 2 Periode di Pelantikan PAC
Advertisement
Advertisement
