Advertisement
Kata Djarot soal Revisi UU KPK: UUD 45 Saja Bisa Amandemen
Pekerja membersihkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta. - Antara/Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menanggapi soal kontroversi revisi UU KPK.
Ia menyatakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu strategi komitmen membangun pemerintahan bersih yang antikorupsi.
Djarot mengemukakan KPK itu didirikan saat Indonesia dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDIP. KPK dibentuk sebagai lembaga adhoc dan undang-undangnya sudah berumur 17 tahun.
"Kok mau direvisi, KPK-nya diperkuat, kok malah ada prokontra? Kan lucu ya. Padahal komitmen kita ya tetap, harus membangun pemerintahan bersih yang anti korupsi," kata Djarot dalam keterangan resminya, Minggu (14/9/2019).
Djarot heran bila ada kelompok yang memaksa agar UU itu tak boleh disentuh oleh siapa pun. Menurutnya jangan sampai KPK seperti negara baru di dalam negara, tak bisa disentuh, anggarannya pun dari pemerintah.
"UU KPK itu kan bukan kitab suci. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi kita saja bisa diamendemen. Ini UU KPK sudah 17 tahun, kok ya tidak boleh," tutupnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Kunjungan Museum Sonobudoyo Turun, PAD 2025 Justru Melonjak
Advertisement
Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis, Dorong Ekonomi Pelangi
Advertisement
Berita Populer
- Man/Tee Akui Dominasi Indonesia Jelang Malaysia Open 2026
- Enzo Maresca Resmi Dipecat Chelsea di Tengah Tekanan Liga
- Mariah Carey Raup Rp927 Miliar dari Lagu Natal Ikonik
- Usai Pesta Tahun Baru, Pemkot Jogja Pastikan Kota Tetap Bersih
- Juan Pedro Franco, Mantan Manusia Terberat Dunia Meninggal
- Snapdragon 8 Elite Gen 6: Versi Pro Mahal, Standar Lebih Masuk Akal
- Bandara YIA Layani 225.718 Penumpang Selama Libur Nataru
Advertisement
Advertisement



