Advertisement
Jokowi Ogah Terus Ditanya Wartawan soal Revisi UU KPK
Joko Widodo - Reuters/Willy Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Serbuan pertanyaan dari wartawan tentang revisi UU KPK mengusik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta wartawan tidak lagi menanyakan soal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kepadanya. Sebab RUU KPK sudah masuk wewenang DPR.
Advertisement
Jokowi pun sudah menyebut penyelesaian pembahasan revisi UU KPK adalah kewenangan DPR. Jokowi menilai soal penyelesaian revisi UU KPK merupakan urusan DPR.
"Itu sudah urusan DPR, tanyanya ke sana. Kok tanyanya ke saya," ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).
BACA JUGA
Pernyataan Jokowi menjawab pertanyaan awak media soal masalah revisi UU KPK jika tak selesai pada periode 2014-2019. Jokowi menuturkan setiap lembaga memiliki kewenangan termasuk DPR. Karena itu ia meminta soal penyelesaian revisi UU KPK ditanyakan kepada DPR yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut.
"Kita harus tahu ketatanegaraan kita, setiap lembaga kan memiliki kewenangan. Pertanyaan itu ke DPR," ucap dia.
Ketika ditanya alasan dirinya cepat mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) revisi UU KPK, Jokowi menuturkan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) tidak banyak yakni empat sampai lima isu. Karena itu dirinya cepat mengeluarkan Surpres revisi UU KPK. Jokowi pun menyerahkan kewenangan pembahasan revisi UU KPK di DPR.
"DIM nya kan hanya 4 sampai 5 isu. Cepat kok. Tapi ya itu, kalau sudah di sana, urusannya di sana. Jangan ditanyakan ke saya. Setiap lembaga memiliki kewenangan sendiri-sendiri," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Surpres revisi UU KPK tersebut sudah dikirim ke DPR sebagai syarat dimulainya pembahasan RUU KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jalur Tol Fungsional Jogja-Solo dan Bawen Disiapkan Saat Lebaran
Arus Pantura Cirebon Mulai Naik H-7 Lebaran, Lalu Lintas Lancar
Arus Kendaraan ke Puncak Bogor Masih Lancar H-7 Lebaran 2026
Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Trump Ancam Serang Pulau Kharg Jika Selat Hormuz Diblokir Iran
Komisi III DPR Kecam Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS
Iran Serang Target Israel dan AS, IRGC Luncurkan Drone dan Rudal
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Info Ayatollah Mojtaba Khamenei
Kasus Campak 2026 Tembus 8.716, Kemenkes Percepat Imunisasi
Advertisement
OTT Bupati Cilacap, 13 Orang Digelandang KPK ke Jakarta
KPK Larang Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran 2026
Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus, Polri Diminta Usut Tuntas
Bukan karena Perang, Ini Alasan TNI Terapkan Status Siaga 3
BBM Terancam Mahal, Prabowo Kaji Kebijakan WFH dan Pangkas Hari Kerja
Advertisement
Laporan Media Inggris Sebut Mojtaba Khamenei Koma, Fakta Belum Terkuak
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- THR Bermasalah? KSPSI Gunungkidul Minta Buruh Berani Melapor
- Perbankan Dominasi Pengaduan Konsumen ke OJK DIY
- Gibran Terima Rismon Sianipar di Istana Wapres
- Belasan Dapur MBG di Bantul Ditutup Sementara
- Siswa SLB Negeri Pembina Jogja Bagi-bagi Takjil kepada Warga
- KPK Beberkan Pungutan Percepatan Haji Khusus yang Menjerat Gus Yaqut
- Dampak Perang, Bursa AS Anjlok Dipicu Lonjakan Harga Minyak
Advertisement
Advertisement
