Advertisement
Ini Alasan Jokowi Setuju Perkara Tersangka Korupsi Bisa Dihentikan
Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Revisi UU KPK yang ditentang banyak pihak kini telah disetujui dibahas oleh DPR dan Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui salah satu poin dari draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait keberadaan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK. Jika ini berlaku, maka tersangka korupsi nantinya bisa dikasih SP3.
Jokowi mengatakan hal itu disetujui demi memberi kepastian hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).
Advertisement
"Yang kedua, terhadap keberadaan SP3. Hal ini juga diperlukan, sebab penegakan hukum tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, dan juga untuk memberikan kepastian hukum," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).
Namun, Jokowi mengusulkan SP3 baru diberikan maksimal setelah perkara berjalan dua tahun, bukan satu tahun seperti yang diusulkan DPR RI.
BACA JUGA
"Sehingga RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun. Supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK," tegasnya.
Jokowi menyatakan nantinya KPK bisa memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan SP3 tersebut.
"Yang penting, ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan," tambah Jokowi.
Hal ini bertentangan dengan pihak aktivis pegiat antikorupsi yang menilai SP3 bisa menjadi celah bagi institusi penegak hukum lain untuk bermain kasus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BNPB Maksimalkan Mitigasi Bencana Lewat Pinjaman Luar Negeri
Program Gentengisasi Prabowo Terkendala Pasokan Bahan Baku
Hore! Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Cair Februari-Maret 2026
Manipulasi Saham MPAM Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka
Advertisement
Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
Jaksa Minta Pendalaman Berkas Roy Suryo Cs soal Ijazah Jokowi
Tekan Defisit BPJS Kesehatan, DPR Desak Pengendalian Penyakit Berat
Seleksi Sekolah Rakyat Dimulai, Kemensos Siapkan Kuota 30 Ribu Siswa
Viral Dugaan BAP Direkayasa, Polisi Klaim Hanya Salah Paham
Advertisement
Diduga Terkait Tindak Pidana Pasar Modal, Shinhan Sekuritas Digeledah
Kisah Hari Terakhir Eyang Meri Sebelum Wafat di Usia 100 Tahun
Meriyati Hoegeng Tutup Usia di 100 Tahun, Kapolri Sampaikan Duka
Polda Metro Jaya Panggil Pandji Pragiwaksono Terkait Lima Laporan
Badai Salju Jepang Tewaskan 30 Orang
Advertisement
Iran Ancam Ubah Wilayah Jadi Kuburan Massal bagi Tentara AS
Berita Pilihan
Advertisement
PLN Jadwalkan Padam Listrik di DIY Rabu 4 Februari Mulai Pukul 10.00
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Februari 2026, Ini Lokasinya
- Volatilitas Global Tinggi, Fundamental Aset Kripto Dinilai Tetap Solid
- Longsor Tambang Timah Pemali, Enam Pekerja Ditemukan Meninggal
- Kelurahan Bumijo Perkuat Pengolahan Sampah Lewat Biopori dan Ayam
- KA Bandara YIA Kembali Beroperasi, Ini Jadwal Lengkap Selasa
- Semeru Erupsi Pagi Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter
- Gempa M 4,1 Guncang Bener Meriah, Dipicu Sesar Aktif
Advertisement
Advertisement
