Advertisement
Rudiantara Berharap DPR Segera Bahas RUU Perlidungan Data Pribadi
Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika. - Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diusulkan dapat segera dibahas di DPR, untuk mendukung pertukaran data digital (Data Free Flow with Trust).
"Makanya kita percepat untuk perlindungan data pribadi, dan saya sudah tanda tangani rancangan pemerintah itu. Beberapa menteri lagi tanda tangan dikoordinasi oleh Setneg, nanti dikirim ke DPR," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara kepada Antara ditemui usai menghadiri acara Digital Diplomacy di Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Advertisement
Ia menjelaskan Data Free Flow with Trust terdiri dari dua macam, yaitu data yang tidak menyangkut pribadi dan data yang berkaitan dengan pribadi yang perlu dilindungi.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi penting sebab, menurut Rudiantara, pertukaran data sudah tidak dapat dihindari lagi saat ini.
Selain RUU Perlindungan Data Pribadi, dalam forum Digital Diplomacy, Menkominfo mengatakan kekayaan intelektual (intellectual property rights) juga menjadi isu penting dalam pertukaran data digital.
Ia juga menyebutkan keamanan (security) menjadi aspek ketiga yang penting untuk diperhatikan.
Sementara itu, Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) diharapkan selesai pada akhir September 2019.
UU KKS akan memudahkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bekerja dalam menangkal serangan-serangan siber dari negara lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Pembangunan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Sesuai Rencana, Target 2026 Sampai Gerbang Tol Kalasan
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
