Kabut Asap Tunda 12 Penerbangan di Bandara Pekanbaru
Kabut asap menyebabkan 12 penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru tertunda. Jarak pandang membaik menjadi 3.000 meter pada 13 Oktober 2026.
Logo Nahdlatul Ulama (NU)
Harianjogja.com, JAKARTA - Kendati ditolak banyak organisasi masyarakatm, namun kader muda Nahdlatul Ulama (NU) mendukung revisi UU KPK.
Kader muda Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan sikap untuk mendukung rencana revisi Undang-Undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di DPR RI.
Perwakilan kader muda NU, Gus Soleh Marzuki menjelaskan dukungan itu diberikan lantaran rencana revisi UU tersebut tidaklah membuat kewenangan lembaga antirasuah itu menjadi lemah dalam menindak praktik korupsi di Indonesia.
"Mengenai revisi UU KPK berpendapat menyepakati sebab khususnya mengenai pengawasan disini. Kalau pengawasan untuk menuju suatu bentuk kesempurnaan. Bukan melemahkan KPK," kata Gus Soleh di Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Ketua Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK) itu menuturkan, adanya dewan pengawas yang bertugas untuk melakukan pengontrolan terhadap KPK adalah hal yang justru baik untuk kinerja lembaga antirasuah kedepannya. Permasalahannya, kata dia, wacana dewan pengawas itu dibentuk opini sebagai salah satu upaya pelemahan.
Menurut Gus Soleh, idealnya setiap organisasi atau lembaga memang memiliki dewan pengawas. Bahkan, dia mencontohkan, di NU pun memiliki struktur pengawasan.
"Lemahnya masyakarat kita umumnya tidak mau membaca secara tuntas. Dan banyak terkesan dengan adanya revisi ini melemahkan. Bicara pengawasan ini penting. Jadi kita saling menasehati. Didalam organisasi NU ada pelaksana dan ada penasehat atau pengawas," tutur dia.
Disisi lain, Gus Soleh mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah termakan dengan opini bahwa revisi UU KPK justru melemahkan kinerja lembaga antikorupsi tersebut.
"Tidak usah khawatir bacalah revisi ini. Jangan mendengar dan membaca dengan sempurna diajak ikut demo. Pengawasan penting. Di lembaga keagamaan saja baik NU, Muhammadiyah maupun MUI itu ada pelaksana dan pengawas. Tujuannya pengawas agar bekerja lebih profesional dan maksimal," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Kabut asap menyebabkan 12 penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru tertunda. Jarak pandang membaik menjadi 3.000 meter pada 13 Oktober 2026.
RSUD Dr Soetomo Surabaya menangani dua korban kebakaran Bromo yang mengalami luka bakar serius. Empat orang dilaporkan meninggal dunia.
Bank Jateng meraih penghargaan Kinerja Pembayaran Pensiun Terbaik Kategori Dapem Menengah dari PT TASPEN (Persero) atas kontribusinya dalam meningkatkan kualita
KPK menyita uang tunai Rp1,9 miliar dan tong biru yang diduga digunakan Bupati Klaten Hamenang untuk menyimpan uang.
Gunungkidul mendapat tambahan bantuan benih jagung seluas 1.000 hektare untuk mendukung program ketahanan energi dan pengembangan bioetanol.
Warga Garongan, Kulonprogo, mendukung pemberhentian sementara eks lurah Ngadiman yang menggugat keputusan Bupati ke PTUN Yogyakarta.