Advertisement
6 Mesin Penyedot Pasir di Kulonprogo Disita Aparat
Ratusan warga Banaran tengah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Desa Banaran, Kecamatan Galur, Senin (2/9/2019). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO- Tim Gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY dan Kulonprogo menyita enam buah mesin sedot pasir milik penambang di Dusun Sawahan, Desa Banaran, Kecamatan Galur pada Senin (9/9/2019).
Kepala Satpol PP Kulonprogo, Sumiran mengatakan penyitaan dilakukan karena mesin sedot pasir dianggap ilegal atau tidak berizin. "Jumlah yang kami sita ada enam mesin sedot pasir. Selama kegiatan penertiban mesin sedot yang disita sudah ditinggalkan pemilik atau operatornya," katanya pada Senin.
Advertisement
Pemilik mesin tersebut tidak ada di lokasi saat petugas melakukan penyitaan. Alhasil, petugas langsung melakukan penyitaan mesin yang ada saja di lokasi. "Selanjutnya mesin sedot pasir dibawa ke Kantor BBWSO (Balai Besar Wilayah Serayu Opak) untuk proses penyidikan lebih lanjut," terang Sumiran.
Sebelumnya, polemik sempat terjadi antara warga penolak kegiatan tambang menggunakan mesin sedot pasir dengan para penambang.
Kelompok penambang mengklaim, mereka sudah berupaya mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR), termasuk menjalani proses Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau UKL-UPL.
Ketua Kelompok Penambang Progo (KPP), Yunianto, mengatakan penggunaan pompa mekanik atau mesin sedot pasir tidak ilegal selama memenuhi aturan Peraturan Pemerintah No.23/2010 tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ia mengaku sepakat penambangan di zona merah, seperti di bawah jembatan dengan jarak satu kilometer, di atas objek vital berjarak 500 meter dan satu kilometer dari bibir pantai dilarang.
"Tetapi, KPP juga minta pihak-pihak lain menghormati bahwa anggota kami sudah punya izin, dan izin itu dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi," jelas Yunianto.
Kepala Desa Banaran, Kecamatan Galur, Haryanta mengatakan, pihaknya berupaya menjadi fasilitator antara pihak penambang dan warga yang menolak aktivitas penambangan. "Akan mengedepankan musyawarah, ada komitmen komunikasi," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
