Advertisement
ORI Usulkan Penggabungan Dewan dan Penasihat KPK
Tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2019). - Antara Foto.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Ombudsman RI (ORI), Adrianus Meliala melihat adanya kesamaan antara Dewan Pengawas (Dewas) dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia kemudian menanyakan mengapa keduanya tidak disatukan saja.
"Saya pribadi setuju dengan Dewan Pengawas dari Penasihat yang lima itu, sebab pada dasarnya berfungsi sebagai Dewan Pengawas. Kenapa tak disatukan saja?" kata Adrianus di gedung Ombudsman RI Jakarta, Senin (9/9/2019).
Advertisement
Ia menduga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya hanya ingin fungsi Dewan Pengawas dipertegas lagi sehingga memiliki kewenangan untuk menindak aparatnya.
"Mungkin DPR ingin fungsi Dewan Pengawas ditegaskan. Dari konsultatif, hanya saran saja, ini mungkin tidak cukup. Jadi diberi kewenangan penuh," ujar Adrianus.
Namun, ia merasa akan rumit jika Dewan Pengawas dibentuk lembaga baru. Apalagi, selama ini KPK selalu dalam pengawasan saat melakukan proses penegakan hukum.
"Apakah KPK tidak diawasi?
Saya kira tidak. Contohnya, Ombudsman selalu melakukan peneguran apabila ada tindakan maladministrasi di KPK," ujar Adrianus.
Ia mencontohkan saat menegur KPK soal adanya pengawal tahanan yang tertangkap kamera CCTV menerima suap saat pengawalan terdakwa kasus suap PLTU Riau-1, Idrus Marham.
Saat itu, KPK langsung bertindak dengan memperketat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengamanan dan Pengawalan Tahanan.
"Itu kan pengawasan. Tapi mungkin kurang komplet dari segi penindakan, makanya DPR membuat Dewan Pengawas," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Advertisement
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Advertisement
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
Berita Pilihan
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement
Jadi Tersangka Kasus TKD, Mantan Lurah Srimulyo Mengajukan Praperadilan
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
Advertisement
Advertisement
