Advertisement
Ini Komentar JK Soal Banyaknya Kritik Terhadap 10 Nama Capim KPK
Wakil Presiden Jusuf Kalla - Bisnis/Anggara Pernando
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disaring oleh Panitia Seleksi (Pansel).
Pasalnya, banyak kalangan melayangkan kritik atas nama-nama capim KPK lantaran tak kredibel memimpin komisi anti rasuah.
Advertisement
"Pemerintah bekerja berdasarkan sistem dalam undang-undang (UU). Kalau UU mengatakan bahwa dibentuk pansel yang dibentuk secara independen, kita bentuk panselnya dengan independen tidak ada orang pemerintah di situ. Kemudian saya kira cukup berwibawa," kata JK di Kantor Wapres RI, Rabu (4/9/2019).
Dia menuturkan pemerintah tidak memiliki wewenang untum menentukan capim KPK. Termasuk Presiden Joko Widodo
Menurutnya, jika ada pihak-pihak yang tam senang atau puas dengan daftar yang rilis oleh pansel, itu merupakan hal yang wajar.
"Tidak mungkin pendapat Anda semua diterima. Ada aturan pansel membuka, menyeleksi dari ratusan orang menjadi 10 orang, ke DPR teris DPR yang milih," imbuhnya.
JK bahkan menilai pihak yang bisa menentukan siapa capim KPK baru merupakan DPR. Pasalnya, DPR akan memilih 5 dari 10 nama yang telah diserahkan pansel.
"Kalau mau lobby ya lobby DPR. Itu aturannya harus kita taati," ucap JK.
Presiden Joko Widodo dilaporkan telah menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada DPR.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyampaikan surat yang berisi 10 nama calon pimpinan (capim) KPK dari Presiden Jokowi sudah diterima oleh DPR.
Padahal, Panitia Seleksi Capim KPK baru saja menyerahkan 10 nama capim KPK ke Jokowi pada Senin (2/9/2019). Tak hanya itu, Jokowi juga sempat menekankan bahwa dirinya tidak ingin tergesa-gesa dalam menetapkan kesepuluh nama itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hari Raya Nyepi 2026: Bandara Ngurah Rai Berhenti Tutup 24 Jam
Negara Luar Rebutan Pupuk Urea Indonesia, Pemerintah Bidik Ekspor
Mensos: Status Desil Bansos Tak Bisa Dimanipulasi, Awas Penipuan
Tarif Tunggal Diterapkan di Merak-Bakauheni demi Kelancaran Mudik 2026
Advertisement
Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
Bareskrim Geledah 3 Perusahaan Emas Surabaya Terkait TPPU Rp25,9 T
Buron Bandar Narkoba Jaringan Koko Erwin Ditangkap Bareskrim
Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
Jumlah Penumpang ASDP Diprediksi Melonjak 9,4 Persen saat Mudik 2026
Advertisement
Stok BBM dan LPG di Kilang Balongan Aman Jelang Idulfitri 2026
Kereta Cepat Whoosh Normal 62 Perjalanan per Hari Mulai 14 Maret 2026
KPK Ungkap Alasan Baru Tahan Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Haji
Pemimpin Tertinggi Baru Iran Mojtaba Khamenei Dilaporkan Terluka
Hukuman Mati Kini Jadi Pidana Khusus di Indonesia
Advertisement
KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Kuota Haji
Berita Pilihan
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
- Kapal Thailand Diserang di Selat Hormuz hingga Terbakar
- Friderica Widyasari Sari Terpilih Ketua OJK 2026-2031
Advertisement
Jelang Lebaran, Kota Jogja Intensifkan Pengawasan Daging Sapi di Pasar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PSIM Imbang Lawan Persijap, Van Gastel Akui Lemah Antisipasi Bola Mati
- Kasus Bibi Kelinci Viral, Eks Jenderal Polri Soroti Cyberbullying
- Tes Urine Kru Bus di Palbapang Bantul: 1 Orang Terindikasi Morfin
- Hattrick Valverde Bungkam City, Real Madrid Menang Telak 3-0 di UCL
- Bapanas: Stok Beras 47,1 Juta Ton di 2026, Indonesia Diklaim Surplus
- Wisata Sleman 2026 Tembus 955 Ribu Kunjungan, Didominasi Turis Jawa
- Cegah Stunting, Asupan Gizi pada Anak Harus Jadi Perhatian
Advertisement
Advertisement
