Advertisement
Wapres Jusuf Kalla Sebut Ada Campur Tangan Pihak Asing dalam Kerusuhan Papua

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengupayakan penyelsaian konflik di Papua. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan adanya indikasi keterlibatan atau intervensi pihak asing dalam pusaran konflik Papua.
"[Intervensi] asing mungkin iya, [tetapi] bukan negara. Bedakan asing dan negara," kata Wapres Kalladi kantor Wapres RI, Rabu (4/9/2019).
Advertisement
Dia mengungkapkan dugaan tersebut dikuatkan dengan bukti adanya empat warga negara Australia yang mengikuti aksi demo di Manokwari beberapa hari lalu.
Berdasarkan data Dirjen Imigrasi, empat warga negara Australia itu terdiri dari satu orang pria dan tiga orang wanita. Keempatnya bernama Baxter Tom (37), Davidson Cheryl Melinda (36), Hellyer Danielle Joy (31), dan Cobbold Ruth Irene (25).
Keempat warga negara Australia itu kini sudah dipulangkan ke negaranya, menggunakan pesawat terbang Qantas QF.44.
Selain itu, JK mengatakan ada pula sosok Benny Wenda yang turut campur dalam permasalahan di Papua saat ini. Benny merupakan pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).
Pada Oktober 2002, dia kabur dari tahanan karena menjadi provokator kerusuhan. Benny Wenda lalu pindah ke Inggris pada 2003 dan mendapat suaka politik dan membuka kantor gerakan Papua merdeka di Oxford pada 2013.
"Kemudian Benny Wenda di Inggris ini sudah memberi instruksi atau apa. Dia kan bukan WNI. Sudah menjadi WN [warga negara] Inggris. Orang asing juga kan berarti itu campur tangan," ucap JK.
Lebih lanjut, dia juga membandingkan penyelesaian konflik di Papua dengan Aceh. Menurutnya, konflik di Aceh akhirnya bisa selesai karena ada satu gerakan yang diterima semua pihak. Hal ini tidak terjadi di Papua.
Konflik di Papua tetap sulit diselesaikan meskipun Presiden Joko Widodo sudah berkunjung langsung, berdialog dengan warga, bahkan membangun infrastruktur.
Pemerintah Pusat juga menyematkan status Daerah Otonomi Khusus sehingga pemerintah Papua dan Papua Barat benar-benar bisa menggunakan dana yang cukup besar untuk membangun wilayah dan menyejahterakan masyarakat di wilayah Timur Indonesia tersebut .
"Pak Jokowi berapa kali ke Papua? Mungkin 10 kali ada. Tiap ke sana juga selalu berdialog. Mestinya ketika UU Otsus disetujui ya [konflik] selesai. Tapi ini kok enggak selesai-selesai?" imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul, Cek di Sini
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement