Advertisement
Pemblokiran Internet Papua Akan Dibuka 5 September, Ini Syaratnya
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pembatasan akses telekomunikasi di Jayapura akan dilakukan secara bertahap mulai 5 September 2019 dengan catatan situasi di Bumi Cendrawasih bisa dipastikan benar-benar kondusif.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan dibukanya kembali akses tersebut akan dilakukan secara bertahap di mana operator akan menurunkan level pembatasan dari provinsi menjadi kabupaten/kota.
Advertisement
"Artinya, seluruh layanan telekomunikasi kabupaten/kota bisa diaktifkan kembali," ujar Rudiantara seusai forum pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di gedung Kemenkominfo, Selasa (3/9/2019).
Adapun, saat ini pihak Kemenkominfo dikatakan masih melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Jayapura dan daftar-daftar kabupaten/kota yang akan dibuka akses telekomunikasinya kemungkinan akan dirilis ke publik besok, Rabu (4/9).
Dalam membuka akses internet, pemerintah mengatakan hal tersebut baru akan dilakukan terhadap separuh dari 29 kabupaten/kota di Papua terlebih dulu.
Adapun, jika situasi kondusif, secara teknis pembukaan akses informasi di wilayah-wilayah tersebut bisa dilakukan hanya dalam waktu tiga jam.
Rudiantara menambahkan, sampai dengan Senin (2/9), pemerintah menemukan 550.000 kanal di internet yang digunakan untuk menyebarkan hoaks, dengan jumlah akun asli sebanyak 100.000 akun, di mana Twitter menjadi arena yang paling banyak digunakan.
Dia menambahkan, sebagian dari kanal-kanal tersebut berasal dari luar negeri, dan Kemenkominfo mencatat terdapat lebih 20 negara yang namanya disebutkan di dalam mention konten negatif yang tersebar. Namun, lanjutnya, konten negatif justru paling banyak berasal dari dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
