Advertisement
Pemblokiran Internet Papua Akan Dibuka 5 September, Ini Syaratnya
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pembatasan akses telekomunikasi di Jayapura akan dilakukan secara bertahap mulai 5 September 2019 dengan catatan situasi di Bumi Cendrawasih bisa dipastikan benar-benar kondusif.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan dibukanya kembali akses tersebut akan dilakukan secara bertahap di mana operator akan menurunkan level pembatasan dari provinsi menjadi kabupaten/kota.
Advertisement
"Artinya, seluruh layanan telekomunikasi kabupaten/kota bisa diaktifkan kembali," ujar Rudiantara seusai forum pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di gedung Kemenkominfo, Selasa (3/9/2019).
Adapun, saat ini pihak Kemenkominfo dikatakan masih melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Jayapura dan daftar-daftar kabupaten/kota yang akan dibuka akses telekomunikasinya kemungkinan akan dirilis ke publik besok, Rabu (4/9).
Dalam membuka akses internet, pemerintah mengatakan hal tersebut baru akan dilakukan terhadap separuh dari 29 kabupaten/kota di Papua terlebih dulu.
Adapun, jika situasi kondusif, secara teknis pembukaan akses informasi di wilayah-wilayah tersebut bisa dilakukan hanya dalam waktu tiga jam.
Rudiantara menambahkan, sampai dengan Senin (2/9), pemerintah menemukan 550.000 kanal di internet yang digunakan untuk menyebarkan hoaks, dengan jumlah akun asli sebanyak 100.000 akun, di mana Twitter menjadi arena yang paling banyak digunakan.
Dia menambahkan, sebagian dari kanal-kanal tersebut berasal dari luar negeri, dan Kemenkominfo mencatat terdapat lebih 20 negara yang namanya disebutkan di dalam mention konten negatif yang tersebar. Namun, lanjutnya, konten negatif justru paling banyak berasal dari dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Advertisement
