Advertisement
Fadli Zon Sebut Pemindahan Ibu Kota Terkesan Mendadak dan Tergesa-gesa
Fadli Zon. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah akan memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap rencana Pemerintah tersebut tidak menjadi pepesan kosong belaka, menyusul masih banyaknya persoalan yang harus dihadapi untuk merealisasikan hal tersebut.
"Saya berharap hari ini kita tidak hanya berbicara pepesan kosong [soal wacana pemindahan Ibu Kota]," ujar Fadli di Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Advertisement
Fadli beranggapan wacana pemindahan Ibu Kota negara yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo terkesan mendadak dan tergesa-gesa. Menurut dia, aspek terkait ekonomi, politik, sosial dan budaya hingga kini belum diperhitungkan secara matang.
Fadli mengatakan pemindahan Ibu Kota negara bisa saja dilakukan dengan syarat kondisi ekonomi telah membaik, serta permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran teratasi, sebagaimana terjadi di negara-negara lain yang telah lebih dulu memindahkan Ibu Kota negara.negara.
Namun, dirinya menilai syarat tersebut belum bisa dipenuhi oleh Pemerintah.
"Sekarang kita lihat hutang luar negeri besar, persoalan pangan dan energi, jadi masih ada persoalan dasar. Lalu tiba-tiba memindahkan ibu kota dengan biaya besar," kata Fadli.
"Ini juga belum ada di APBN, lantas siapa yang membiayai pemindahan Ibu Kota ini? Tentu menimbulkan kekhawatiran," sambung dia.
Selain itu, lanjutnya, rencana pemindahan Ibu Kota juga masih terganjal masalah legalitas, seiring belum adanya payung hukum yang menaungi.
Fadli mengatakan setidaknya terdapat sejumlah undang-undang yang perlu direvisi untuk melegalkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, di antaranya UU Nomor 29 tahun 2007, UU Nomor 24 tahun 2007, UU Nomor 23 tahun 2002, dan UU Nomor 10 tahun 2016.
"Jadi pemindahan Ibu Kota ini perlu proses panjang," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Advertisement
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Advertisement
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Ada Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025
Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
Advertisement
Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
Berita Pilihan
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
- Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
- Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Advertisement
Advertisement
