Advertisement
Baru Berusia Satu Tahun, Klinik Hukum Magelang Sudah Tangani 50 Kasus
Klinik Hukum Kabupaten Magelang. - Ist/ Dok Humas
Advertisement
Harianjogja.com, MAGELANG-- Klinik Hukum Kabupaten Magelang telah berusia satu tahun sejam dibuka secara resmi oleh Bupati Magelang, Zaenal Arifin pada tanggal 31 Agustus 2018.
Dalam kurun waktu tersbeut, Klinik Hukum tercatat telah menangani sebanyak 50 kasus, baik di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat.
Advertisement
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Magelang, Sarifudin menjelaskan rata-rata materi yang dikonsultasikan pada Klinik tersebut kaitannya dengan permasalahan hukum, di antaranya, masalah kepegawaian, serta pengadaan barang dan jasa.
"Semua permasalahan hukum bisa dikonsultasikan di sini. Kita tidak membatasi," kata Sarifudin, Senin (2/9/2019).
Pada tahun ini, Klinik Hukum telah meluncurkan pelayanan hukum berbasis online, yakni "Online Legal Consultation" (OLC). Melalui fasilitas ini, seluruh masyarakat bisa mendapatkan pelayanan konsultasi hukum melalui media online.
Kasubag Bantuan Hukum Dan HAM (Bagian Hukum Kabupaten Magelang), Darmawan Joko Susilo, menerangkan bahwa, seluruh masyarakat Magelang saat ini bisa langsung berkonsultasi hukum melalui online, yakni dengan mengakses OLC di www.jdihmagelangkab.go.id.
"OLC ini bertujuan untuk memberikan ruang dan alternatif bagi masyarakat, mengingat wilayah Kabupaten Magelang ini sangat luas. Mudah-mudahan OLC ini bisa mempermudah masyarakat untuk mengkonsultasikan masalah hukum yang sedang dihadapi," terangnya.
Darmawan, menyebutkan sepanjang tahun 2018-2019 tercatat sudah sebanyak 50 kasus yang masuk di Klinik Hukum. Rinciannya, 30 kasus di tahun 2018, dan 20 kasus di tahun 2019.
"Banyak sekali permasalahan hukum yang muncul terkait pertanahan, perjanjian, pidana juga ada. Karena pada prinsipnya kami membuka semua permasalah hukum di Klinik Hukum ini," katanya.
Sementara konsultasi hukum di kalangan ASN yang sering dikonsultasikan di Klinik Hukum, antara lain, masalah perizinan, masalah penataan PKL, pertanahan, dan juga Pilkades ataupun Pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Advertisement
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini, Keberangkatan dari Stasiun Palur
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
