Pemerintah Tutup Rapat Opsi Referendum untuk Papua

Api membakar sebuah bangunan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). - Antara/Indrayadi TH
30 Agustus 2019 22:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah tak menggubris tuntutan referendum yang disampaikan mahasiswa Papua.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan tidak ada pembicaraan dan opsi referendum untuk Papua.

"Kesepakatan kita tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan! NKRI harga mati, hal itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama dan berdasarkan keputusan PBB bahwa Irian Barat, Papua, Papua Barat menjadi bagian sah dari Indonesia," kata Wiranto dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8/2019) malam.

Malam ini, Presiden memimpin rapat terbatas (ratas) yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Wiranto pada Jumat bertemu dengan sejumlah tokoh Papua di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

"Kita sudah melakukan berbagai upaya agar suasana yang panas berangsur-angsur pulih, tadi siang udah temui dari tokoh masyarakat dari Papua tokoh masyarakat, para pemuda, juga ada perwakilan duduk di DPD, DPR. Kita bicara apa yang terjadi di sana tidak dalam forum salah menyalahkan tapi bicara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan," kata Wiranto.

Dalam pertemuan itu hadir sejumlah tokoh Papua, antara lain, mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, tokoh muda Papua Samuel Tabuni, Alfred Papare, Frans Ansanay, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham, Victor Abraham Abaidata, Yan Mandenas dan Airis Waimuri.

"Kalau situasi menegangkan, situasi yang panas, harus bisa masuk suasana damai sehingga dialog bisa dilakukan karena dialog tidak mungkin bisa dilakukan kalau rusuh, jadi rusuh harus tenang dulu baru bisa dialog," ungkap Wiranto.

Wiranto mengaku Presiden Joko Widodo juga ingin langsung ke Papua. "Pasti akan ke Papua pada saat yang tepat," kata Wiranto.

Pada Kamis (29/8) massa berdemonstrasi di Jayapura untuk menentang tindakan rasialis terhadap mahasiswa Papua. Demonstrasi itu diwarnai dengan pelemparan batu dan perusakan mobil aparat keamanan, perusakan fasilitas umum dan pembakaran Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).

Di Lapas Abepura, petugas menghentikan layanan kunjungan kepada narapidana karena ketegangan aksi massa semakin meningkat. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah narapidana di dalam lapas untuk menyerang bangunan perkantoran dan petugas lapas, akibatnya empat orang warga binaan melarikan diri.

Kerusuhan di Jayapura tersebut adalah imbas dari insiden ujaran rasisme oleh aparat TNI dan kepolisian kepada mahasiswa asal Papua di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019.

Akibatnya, pada 19 Agustus 2019 terjadi aksi pembakaran toko, mobil dan gedung DPRD di Fakfak, Sorong serta Manokwari oleh massa yang memprotes insiden penangkapan dan ucapan rasial kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Kementerian Komunikasi dan Informatika lalu melakukan pemblokiran layanan Data Telekomunikasi di Papua dan Papua Barat sejak 21 Agustus 2019.

Kerusuhan juga terjadi di Deiyai yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia, yaitu dua orang sipil dan satu anggota TNI yaitu anggota Satuan Yonif Kaveleri/Serbu, Kodam II Sriwijaya Serda Ricson Edi Candra yang meninggal dunia dengan luka bagian kepala terkena senjata tajam sejenis parang dan luka panah pada bagian kepala.

Dua anggota TNI lain juga mengalami luka, yaitu Sertu Sunendra mengalami luka akibat terkena panah pada bagian pantat dan punggung sebelah kanan.

Selain itu Serka Arif Y almai luka akibat senjata tajam sejenis parang di bagian kepala dan pelipis.

Sumber : Antara