Gubernur Papua Diminta Bertanggungjawab dan Membuat Pernyataan Menyejukkan

Gubernur Papua Lukas Enembe. - Antara
30 Agustus 2019 17:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAYAPURA--Gubernur Papua Lukas Enembe diminta buat pernyataan menyejukkan dan bertanggung jawab soal aksi demo di berbagai kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih yang berujung ricuh itu.

Demikian hal ini disampaikan oleh Stenly Salamahu Sayuri dari Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) Provinsi Papua di Kota Jayapura, Jumat menyikapi situasi terkini di provinsi paling timur Indonesia itu.

"Kami meminta Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe untuk bertanggung jawab soal aksi kemarin, gubernur juga harus mengeluarkan pernyataan untuk keselamatan demonstran yang masih bertahan di Kantor Gubernur dan ketertiban secara umum di Kota Jayapura," katanya.

Selain itu, Stenly menyarankan agar Gubernur Papua dan DPR Papua untuk segera membentuk rekonsiliasi persoalan demonstrasi di Kota Jayapura, termasuk di daerah pemekaran.

"Kami juga ajak agar warga tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis yang membuat persoalan ini melebar lebih parah, dan harapannya Gubernur Lukas Enembe bisa melihat dan mengganti kerugian yang ada," katanya.

Mengenai aksi demo yang berakhir ricuh, Stenly juga meminta pertanggungjawaban kepada koordinator aksi demo tersebut dalam hal ini BEM se-Jayapura dan dikoordinir oleh Alexander Gobay yang juga menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).

"Saudara Alex Gobay harus bertanggungjawab soal aksi demo yang berakhir anarkis, seharusnya ajak mereka tidak berbuat yang melanggar hukum," kata Stenly.

Senada itu, Gifli Buinei selaku Ketua Asosiasi Pemuda Saireri Papua menilai seharusnya aksi demo pada Kamis (29/8/2019) siang itu berjalan aman dan lancar, tidak ada aksi perusakan atau pembakaran gedung dan kendaraan.

"Seharusnya demo itu berjalan aman dan damai, hanya sampaikan soal penolakan rasisme, bukan perusakan dan ini tidak boleh terulang, demo yang dilakukan harus sesuai aturan dan pemerintah harus ambil bagian soal ini," katanya.

Sumber : Antara