Advertisement
Gubernur Papua Diminta Bertanggungjawab dan Membuat Pernyataan Menyejukkan
Gubernur Papua Lukas Enembe. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAYAPURA--Gubernur Papua Lukas Enembe diminta buat pernyataan menyejukkan dan bertanggung jawab soal aksi demo di berbagai kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih yang berujung ricuh itu.
Demikian hal ini disampaikan oleh Stenly Salamahu Sayuri dari Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) Provinsi Papua di Kota Jayapura, Jumat menyikapi situasi terkini di provinsi paling timur Indonesia itu.
Advertisement
"Kami meminta Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe untuk bertanggung jawab soal aksi kemarin, gubernur juga harus mengeluarkan pernyataan untuk keselamatan demonstran yang masih bertahan di Kantor Gubernur dan ketertiban secara umum di Kota Jayapura," katanya.
Selain itu, Stenly menyarankan agar Gubernur Papua dan DPR Papua untuk segera membentuk rekonsiliasi persoalan demonstrasi di Kota Jayapura, termasuk di daerah pemekaran.
"Kami juga ajak agar warga tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis yang membuat persoalan ini melebar lebih parah, dan harapannya Gubernur Lukas Enembe bisa melihat dan mengganti kerugian yang ada," katanya.
Mengenai aksi demo yang berakhir ricuh, Stenly juga meminta pertanggungjawaban kepada koordinator aksi demo tersebut dalam hal ini BEM se-Jayapura dan dikoordinir oleh Alexander Gobay yang juga menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).
"Saudara Alex Gobay harus bertanggungjawab soal aksi demo yang berakhir anarkis, seharusnya ajak mereka tidak berbuat yang melanggar hukum," kata Stenly.
Senada itu, Gifli Buinei selaku Ketua Asosiasi Pemuda Saireri Papua menilai seharusnya aksi demo pada Kamis (29/8/2019) siang itu berjalan aman dan lancar, tidak ada aksi perusakan atau pembakaran gedung dan kendaraan.
"Seharusnya demo itu berjalan aman dan damai, hanya sampaikan soal penolakan rasisme, bukan perusakan dan ini tidak boleh terulang, demo yang dilakukan harus sesuai aturan dan pemerintah harus ambil bagian soal ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
