Advertisement
Mendagri Sebut 70 Persen PDAM di Indonesia Rugi, Pemerintah Harus Beri Subsidi Rp5 Triliun
Kantor PDAM Sleman. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Hampir semua daerah di Indonesia memiliki perusahaan daerah air minum (PDAM). Namun, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut 70 persen PDAM di seluruh Indonesia mengalami kerugian.
Tjahjo mengatakan pemerintah setidaknya harus memberikan subsidi sebesar Rp 5 triliun untuk menutupi kerugian tersebut.
Advertisement
Hal itu katakan Tjahjo usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dengan tema 'Penguatan BUMD Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik' di Grand Hotel Paragon, Jakarta Barat, Rabu (28/8/2019). Menurut Tjahjo, selama menjabat sebagai Mendagri hampir 5 tahun belakangan ini telah menemukan BUMD yakni 70 persen PDAM mengalami kerugian.
"Saya selama lima tahun kurang satu bulan itu sudah menemukan hampir di atas 70 persen BUMD di seluruh Indonesia itu rugi, yaitu air minum PDAM," kata Tjahjo.
Atas hal itu, Tjahjo pun mengaku telah melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga akhirnya mensubsidi PDAM. Sebab, kata dia, jika pemerintah tidak mensubsidi PDAM hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan kebangkrutan.
"Kami melapor ke presiden melapor ke Menteri Keuangan juga, ini kalau enggak disubsidi oleh pemerintah pusat ini kolaps, karena rugi semua. Bahkan, hampir Rp 5 triliun kita mensubsidi 70 persen PDAM seluruh Indonesia yang rugi," ungkapnya.
Berkenaan dengan itu, Tjahjo sendiri pun mengaku heran PDAM bisa rugi. Padahal, kata dia, air sebagai kebutuhan hidup semestinya setiap daerah harus bisa memastikan kebutuhan tersebut.
"Air itu adalah kunci utama sebuah daerah, air itu harus bisa mencukupi, air minum yang bersih untuk penduduknya, nah itu kok bisa rugi," ujarnya.
"DKI saja ya rugi. Makanya, forum ini sudah dua, tiga kali kita adakan untuk memperkuat itu," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
