Advertisement
DPR Anggap Patut Capim KPK dari Penegak Hukum
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Calon pimpinan (capim) KPK dari institusi Polri banyak mendapat kritik dari masyarakat.
Keraguan sejumlah pihak terhadap calon pimpinan KPK dari unsur Polri itu dinilai terlalu tendensisus. Padahal sudah sebaiknya lembaga antirasuah itu dipimpin oleh lembaga penegak hukum.
Advertisement
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengatakan, sudah sepatutnya pimpinan KPK diisi oleh figur yang berasal dari unsur Polri. Menurutnya lembaga tersebut memang berpeluang menjadi komisioner periode 4 tahun ke depan.
"Siapapun dan apapun latar belakangnya, yang penting pimpinan KPK itu adalah penegak hukum atau yang selama ini menggeluti bidang hukum. Karena itu (Capim KPK) dari Polri atau lainnya berpeluang lolos," kata Nasir kepada wartawan, Senin (26/8/2019).
Nasir juga mengungkapkan bahwa yang paling penting untuk diperhatikan dari para calon pimpinan KPK adalah integritas dan sikap independensinya. Untuk itu siapapun calonnya termasuk dari lembaga penegak hukum maka harus diberikan kesempatan.
"Yang penting berintegritas dan memiliki independensi yang kuat," paparnya.
Terkait soal kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mangatakan bahwa Pansel harus diberi kesempatan untuk menunjukkan integritas dan independensinya.
"Karena itulah masyarakat perlu mengimbangi kerja Pansel dengan memberikan data yang akurat terkait sosok Capim KPK yang kelak akan dikirim ke Presiden dan DPR," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
