APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kulonprogo berusaha memadamkan api yang membakar rumah milik Maryoto Hadi di Dusun Derpoyudan VIII, Desa Tirtorahayu, Kecamatan Galur, Jumat (19/10/2018).Harian Jogja-Jalu Rahman Dewantara
Harianjogja.com, MANOKWARI - Kepolisian Daerah Papua Barat melakukan investigasi guna mencari pelaku dan provokator pembakaran gedung sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat pada Senin (19/8/2019) lalu.
"Kami melakukan penyelidikan dan penyidikan karena dalam unjuk rasa kemudian terjadi tindak pidana, seperti pembakaran, penjarahan dan pengrusakan," ujar Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak di Manokwari, Jumat (23/8/2019).
Selain gedung sekretariat MRP Papua Barat, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Papua Barat yang berada dalam satu atap dengan gedung MRP pun jadi sasaran amuk massa.
Kapolda Papua Barat telah membentuk tim untuk melakukan penyidikan di bawah pimpinan Direktur Krimum Polda Papua Barat bersama Kapolres Manokwari untuk menyelidiki kasus yang terjadi.
Investigasi dan penyidikan dilakukan terkait tindak pidana yang terjadi saat unjuk rasa, bukan karena penyampaian pendapat di muka umum.
Investigasi itu pun sesuai perintah dari Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut pelaku tindak pidana dalam kericuhan di wilayah Papua Barat.
"Tidak mungkin ada pembakaran kantor MRP kemudian kami biarkan pelakunya. Unjuk rasa beda dengan membakar, itu harus dipisahkan," ujar dia.
Selain pelaku pembakaran, investigasi pun dilakukan Dittipid Siber Bareskrim Polri terhadap pelaku menyebar hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial.
Sejauh ini, Polda Papua Barat menangkap dan menahan tiga orang tersangka pelaku penjarahan anjungan tunai mandiri (ATM) serta pembakaran bendera Merah Putih saat terjadi kericuhan di Manokwari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Rusia memperingatkan NATO bahwa aktivitas militer di sekitar Kaliningrad meningkatkan risiko konflik bersenjata langsung.