Pemindahan Ibu Kota bak Menikahkan Dua Keluarga

Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat sosial lulusan master University of Leicester, Luvdhy Sarwo Edi menyampaikan bahwa perpindahan ibu kota itu macam menikah. Kita tidak menikahkan dua orang, tapi dua keluarga.

Pendapat ini disampaikannya bukan tanpa alasan. Di Indonesia, pernikahan memang tidak menjadi hal yang sederhana. Banyak hal harus dipertimbangkan dan dibahas calon pasangan beserta keluarga masing-masing sebelum akhirnya resmi menikah.

Perdebatan seperti penentuan jumlah patungan, lokasi resepsi, adat yang digunakan, hingga jumlah undangan kerap muncul sebelum pernikahan terlaksana. Setelah menikah, perdebatan antar keluarga tidak berarti hilang.

Tak jarang kita mendengar kisah adanya kesepakatan lokasi tinggal pasangan tiap pekan demi membahagiakan orang tua masing-masing. Misal, pekan ini pasangan tersebut tinggal di rumah orang tua pria dan pekan berikutnya pindah ke kediaman orang tua wanita.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memegang peta Pulau Kalimantan di sela-sela wawancara tentang rencana pemindahan lokasi ibu kota, di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (30/7/2019)./ANTARA-Wahyu Putro A

Jika salah satu pasangan ada yang merasa tidak cocok dengan keluarga pasangannya, bukan tidak mungkin muncul ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Kemungkinan disharmonisasi ini juga diprediksi akan muncul seandainya pemerintah tidak serius mempersiapkan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Menurut Edi, selama ini, pembicaraan seputar pemindahan ibu kota hanya berkutat pada persoalan biaya dan penentuan lokasi. Padahal, aspek sosial dari pemindahan ibu kota juga harus mendapat perhatian.

Dia menyebutkan ada peluang besar masalah sosial timbul akibat pemindahan ibu kota. Alasannya, kebijakan ini akan diikuti dengan pemindahan ratusan hingga jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke lokasi ibu kota baru.

“Bagaimana masyarakat di kota yang baru bisa beradaptasi dengan masyarakat pindahan? Apakah potensi kecemburuan sosial itu bisa diatasi? Perpindahan ibu kota bukan cuma masalah berapa utang yang kita butuhkan untuk membangun, tapi juga apa investasi yang harus disiapkan untuk membangun masyarakat ibu kota baru,” papar Edi kepada Bisnis, Rabu (14/8/2019).

Berdasarkan estimasi yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah ASN yang akan ikut pindah seiring perpindahan ibu kota mencapai 870.000 hingga 1,5 juta orang. Luas lahan yang dibutuhkan untuk menampung semua ASN dan bangunan yang dipindahkan seluas 30.000-40.000 hektare (ha).

Sementara itu, dari segi biaya, pemindahan ibu kota ditaksir menelan anggaran Rp466,06 triliun. Biaya tersebut rencananya diambil dari APBN dengan porsi Rp74,4 triliun, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp265,23 triliun, dan kerja sama pemanfaatan dengan swasta yang senilai Rp127,38 triliun.

Pedagang pasar terapung melakukan atraksi jukung membentuk bunga mekar di sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (12/8/2019)./ANTARA-Bayu Pratama S

Dia mengatakan pemerintah harus belajar dari sejarah program transmigrasi yang pernah dilakukan pemerintah era Orde Baru. Pembelajaran mendesak dilakukan agar potensi masalah atau konflik sosial akibat pemindahan ibu kota bisa ditekan.

Tanpa perencanaan matang, bukan tidak mungkin ibu kota baru Indonesia akan menghadapi masalah klasik kota-kota besar, seperti urbanisasi tidak terkontrol, disparitas sosial yang berlanjut ke daerah kumuh, dan munculnya gelandangan.

Masalah-masalah sosial bisa muncul jika pemerintah gagal melakukan pemerataan pembangunan area satelit ibu kota. Tak hanya itu, masalah juga bisa lama terselesaikan jika disparitas dan potensi kecemburuan sosial tidak dicegah sebelum ibu kota benar-benar pindah.

“Kita harus sangat berhati-hati dengan prospek perpindahan ibu kota yang baru ke Kalimantan. Bahkan, masyarakat yang sudah lama tinggal bersama masih menyimpan potensi konflik di dalamnya jika disparitas dan kecemburuan sosial yang terpendam tidak dikelola dengan tepat oleh penyelenggara negara,” terang Edi.

Kesiapan dan Kultur Warga Kalimantan
Saat ini, pemerintah telah memastikan bahwa ibu kota akan dipindahkan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Namun, lokasi persis ibu kota baru belum diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pidato di Sidang Bersama DPR dan DPD serta pidato nota keuangan yang digelar pada Jumat (16/8/2019), Jokowi kembali menyampaikan kebijakan pemindahan ibu kota. Tetapi, lagi-lagi dia tidak menyebutkan lokasi pasti yang telah dipilih.

Yang jelas, ada tiga provinsi kandidat lokasi ibu kota baru yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Timur (Kaltim). Ketiga provinsi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang sudah dipertimbangkan pemerintah.

Bappenas memaparkan kelemahan di Kalteng berada di isu pembakaran lahan gambut, banjir, adanya sejarah konflik horizontal, serta jauhnya jarak calon lokasi ibu kota dengan pelabuhan yang mencapai sekitar 219 kilometer (km). Kelebihan provinsi itu yakni memiliki teritori yang besar, punya sumber air tawar melimpah, serta berada di posisi yang strategis untuk pertahanan dan keamanan ibu kota baru.

Untuk Kalsel, seperti dikutip dari laman resmi Bappenas, kelemahan yang terungkap adalah jauhnya jarak calon lokasi ibu kota dengan bandara dan pelabuhan, yang masing-masing harus ditempuh selama 6,5 jam dan 7 jam perjalanan. Selain itu, sebagian besar lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan harus membebaskan lahan masyarakat, serta kualitas air dan daya dukung air tanah yang rendah.

Kelebihannya, Kalsel berada di tengah Indonesia. Provinsi ini berada dalam cakupan pelayanan jalan nasional, aman dari banjir, dan secara historis tidak pernah terjadi konflik sosial.

Sementara itu, kelemahan Kaltim adalah lokasi calon ibu kotanya dekat dengan bekas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ketersediaan sumber daya air tanah yang minim.

Namun, daerah ini unggul dalam hal keamanan lokasi dari kebakaran hutan, dekat dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda, jarak menuju pelabuhan dan bandara tidak jauh, serta ada ketersediaan infrastruktur jaringan energi dan air bersih.

Dalam diskusi mengenai pemindahan ibu kota di Palangka Raya, Kalteng pada Jumat (19/7), Dekan FISIP Universitas Palangka Raya Kumpiady Widen menyatakan perubahan sosial pasti terjadi seandainya ibu kota dipindahkan. Tetapi, dia menjamin ancaman konflik horizontal dalam skala besar tidak akan terjadi, khususnya jika ibu kota pindah ke Kalteng.

“Di Kalteng, hanya terjadi konflik pada 2001, konflik antar etnis antara Dayak dan Madura. Setelah itu, saya jamin tidak akan terjadi lagi konflik di Kalteng,” sebut Kumpiady.

Sejumlah penari dari Spirit of The Hornbill, akademi tari tradisional Dayak asal Kalimantan Tengah, beraksi dalam sesi interaktif di Rainforest World Music Festival (RWMF) 2019 di Kampung Budaya, Sarawak, Malaysia, Jumat (12/7/2019)./ANTARA-Jessica Helena Wuysang

Klaim serupa disampaikannya saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/8/2019). Dia menuturkan hal yang bisa memicu masalah sosial seandainya ibu kota dipindahkan ke Pulau Kalimantan justru berada di bidang pertanahan.

Namun, Kumpiady yakin persoalan terkait hak-hak atas tanah tak akan banyak terjadi sebab lokasi bakal ibu kota terletak di atas tanah negara. Selain persoalan tanah, dia optimistis tak ada ancaman singgungan masyarakat lokal dengan pendatang yang akan terjadi nanti.

Kumpiady tidak menampik bahwa konflik horizontal antara Suku Dayak dan Madura memang sempat terjadi dan menimbulkan kehebohan pada 2001. Namun, dia menyebut sejak saat itu, banyak perubahan positif yang terjadi terhadap masyarakat Dayak.

Masyarakat Dayak disebutnya memiliki budaya “mengalah”, yang sama artinya dengan budaya rukun di masyarakat Suku Jawa. Dengan budaya mengalah, masyarakat Dayak diajarkan untuk menahan diri saat menghadapi hal-hal negatif termasuk ketika diajak berkelahi.

“Lalu kenapa dulu ada konflik? Karena habis sudah tempat bagi kami untuk mundur [dari ajakan konflik Suku Madura]. Keseharian masyarakat Kalimantan itu ya biasa-biasa saja, kami itu kebanyakan guyon, humor, banyak cerita, dan sangat welcome terhadap siapa saja,” tuturnya.

Peneliti Perencanaan Wilayah dan Kota dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Farid Nurrahman mengatakan perubahan sosial tidak akan terjadi signifikan karena perpindahan ibu kota ke Borneo. Alasannya, pemindahan ibu kota dilakukan bertahap.

Dalam rancangan zonasi dan tahapan pembangunan Bappenas, pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan diprediksi berlangsung 2022-2024. Setelah itu, pembangunan di wilayah ibu kota negara dilakukan pada 2025-2029.

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Presiden Joko Widodo telah meninjau daerah itu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan ibu kota negara./ANTARA-Hafidz Mubarak A

Pembangunan selanjutnya dilakukan terhadap wilayah perluasan ibu kota negara I dan II yang akan ditempati taman nasional, kebun binatang, kluster pemukiman non ASN, serta Metropolitan yang rencananya dibangun pada periode 2030-2045.

“Sehingga, manusia yang pindah pun datang secara bertahap. Antar setiap jeda perpindahan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut akan terjadi adaptasi besar-besaran warga ibu kota sekarang mengikuti budaya lokal,” ujar Farid.

Dia mencontohkan saat ibu kota Indonesia pindah sementara dari Jakarta ke Jogja pada masa-masa awal kemerdekaan, budaya lokasi di daerah istimewa itu tidak tergerus. Hal sama juga terjadi di Jakarta terhadap Suku Betawi.

“Budaya Betawi juga kental pada kehidupan masyarakat ibu kota di DKI Jakarta, tapi apa Betawi merupakan jumlah suku terbanyak di DKI? Tentu tidak,” sambung Farid.

Meski dia mengakui culture shock pasti terjadi, tapi persentasenya diyakini rendah dan tidak akan memengaruhi sebagian besar masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com