Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Ilegal Dilakukan Gerbong Listyo Sigit
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Joko Widodo/Antara-Akbar Nugroho Gumay
Harianjogja.com, KUPANG- Wacana pengangkatan menteri milenial oleh Presiden Joko Widodo dikritik akademisi.
"Soal kabinet kali ini yang harus berisi anak muda milenial, saya kira itu sangat politis, karena bisa saja menteri dari generasi tua yang memahami jiwa milenial atau bisa saja memang menterinya dari kalangan anak muda," kata Mikhael Bataona kepada Antara di Kupang, Kamis (15/8/2019).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan wacana menteri dari kaum milenial yang akan mengisi kabinet kerja Jokowi-Ma\'ruf Amin lebih tahun ke depan.
Menurut dia, hal yang paling penting adalah Jokowi tidak boleh tunduk pada tekanan partai politik dalam menyusun kabinet kerja lima tahun ke depan.
"Jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik, maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya, sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," kata Mikhael Bataona.
Pandangan sedikit berbeda disampaikan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi yang mengatakan, langkah Jokowi merekrut kaum milenial dalam kabinet merupakan keputusan yang berani bahkan melawan arus.
"Ini hanya bisa dilakukan ole pemimpin yang nekat tanpa memperhitungkan risiko," katanya.
Artinya, jika Jokowi mampu mewujudkannya maka akan tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang selalu berpihak pada kaum milenial, dan Jokowi bukan hanya melempar wacara namun mampu mempraktikannya, katanya menambahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Film Ramayana: Rise of a Legend tayang di Indonesia mulai 11 November 2026 dalam dua versi dengan perbedaan durasi dan penyajian.
Jargas PGN membantu UMKM Karangrejo, Borobudur, menghemat biaya energi untuk usaha kuliner dan penginapan.
Pendapatan Bantul baru terealisasi 78,98% hingga Oktober 2026. Dinas Pariwisata mencatat capaian terendah, yakni 60,36%.
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen AS terkait dugaan penyadapan ilegal. AS menyatakan banding atas putusan sidang etik.
DPRD Bantul meminta jabatan kosong di sejumlah OPD, termasuk BPBD dan Disdikpora, segera diisi agar program 2027 berjalan optimal.