Pemerintah dan DPR Didorong untuk Bicara Ibu Kota Baru dengan Gamblang
Kendaraann melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang di Jakarta, Minggu (16/4). - JIBI - Dwi Prasetya Harianjogja.com, BANDARLAMPUNG - Pemerintah dan DPR dapat memaksimalkan tiga momen istimewa sebagai saat paling tepat untuk mengumumkan narasi tunggal pemindahan ibu kota negara (IKN), termasuk penetapan lokasi kepada khalayak ramai dan masyarakat dunia. Hal tersebut disampaikan Ketua Harian Tim Relawan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Lampung Andi Desfiandi.
"Sinyalemen bahwa Presiden Jokowi akan mengumumkan keputusan penetapan lokasi IKN terpilih untuk pertama kali pada pidato di Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI 16 Agustus 2019 kita tunggu. Kami mengusulkan agar Presiden dan juga DPR memberi porsi khusus IKN ini pada tiga agenda kenegaraan penting ini," ujar Andi, dalam keterangan pers, di Bandarlampung, Rabu (14/8/2019).
Ia menyebutkan masih menunggu saat terbaik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kapasitas selaku Kepala Negara secara resmi mengumumkan keputusan soal penetapan lokasi dengan tiga kandidat favorit calon lokasi IKN baru usulan pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Mendampingi Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Umum Tim Relawan DKI Lampung Zulkifli Hasan dan Aziz Syamsuddin, Andi menggarisbawahi timeline Bappenas dalam merincikan usulannya.
BACA JUGA :
"Pertama, tanpa bermaksud mendahului kehendak Allah SWT dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Presiden, jika benar gonjang-ganjing beredar bahwa Presiden akan mengumumkan keputusan penetapan lokasi terpilih pada Sidang Bersama DPR-DPD RI 16 Agustus 2019, maka demikian pula yang ada dalam benak kami," ujarnya pula.
Kedua, lanjut Ketua Bravo-5 Lampung ini, Tim Relawan DKI Lampung mengusulkan pula agar Presiden Jokowi memasukkan narasi pemindahan ibu kota pusat pemerintahan baru pengganti DKI Jakarta sebagai bagian naskah Pidato Kenegaraan Presiden RI pada HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara, 17 Agustus 2019.
"Ketiga, agar Presiden Jokowi dengan fasilitasi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, juga gamblang pidatokan program raksasa anak bangsa menuju Visi Indonesia 2045 ini dalam Forum Parlemen Dunia tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals/WPFSDGs) ke-3, di Bali September 2019," ujar Andi, menekankan urgensi kebutuhan dukungan warga dunia.
Sekretaris Harian Relawan DKI Lampung Ary Meizari Alfian mengungkapkan meski usulan kajian DKI Lampung nyaris mentok, tinggal menanti hadirnya keajaiban, namun pihaknya tak kecewa.
"Jika memang salah satu provinsi di Kalimantan yang terpilih, kami patuh. Itu kewenangan Kepala Negara. Terpenting, hak dan kewajiban konstitusional selaku warga negara telah kami tunaikan. Merdeka!," ujarnya pula.
Sumber : antara
