Advertisement
Pemerintah dan DPR Didorong untuk Bicara Ibu Kota Baru dengan Gamblang

Advertisement
Harianjogja.com, BANDARLAMPUNG - Pemerintah dan DPR dapat memaksimalkan tiga momen istimewa sebagai saat paling tepat untuk mengumumkan narasi tunggal pemindahan ibu kota negara (IKN), termasuk penetapan lokasi kepada khalayak ramai dan masyarakat dunia. Hal tersebut disampaikan Ketua Harian Tim Relawan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Lampung Andi Desfiandi.
"Sinyalemen bahwa Presiden Jokowi akan mengumumkan keputusan penetapan lokasi IKN terpilih untuk pertama kali pada pidato di Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI 16 Agustus 2019 kita tunggu. Kami mengusulkan agar Presiden dan juga DPR memberi porsi khusus IKN ini pada tiga agenda kenegaraan penting ini," ujar Andi, dalam keterangan pers, di Bandarlampung, Rabu (14/8/2019).
Advertisement
Ia menyebutkan masih menunggu saat terbaik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kapasitas selaku Kepala Negara secara resmi mengumumkan keputusan soal penetapan lokasi dengan tiga kandidat favorit calon lokasi IKN baru usulan pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Mendampingi Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Umum Tim Relawan DKI Lampung Zulkifli Hasan dan Aziz Syamsuddin, Andi menggarisbawahi timeline Bappenas dalam merincikan usulannya.
"Pertama, tanpa bermaksud mendahului kehendak Allah SWT dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Presiden, jika benar gonjang-ganjing beredar bahwa Presiden akan mengumumkan keputusan penetapan lokasi terpilih pada Sidang Bersama DPR-DPD RI 16 Agustus 2019, maka demikian pula yang ada dalam benak kami," ujarnya pula.
Kedua, lanjut Ketua Bravo-5 Lampung ini, Tim Relawan DKI Lampung mengusulkan pula agar Presiden Jokowi memasukkan narasi pemindahan ibu kota pusat pemerintahan baru pengganti DKI Jakarta sebagai bagian naskah Pidato Kenegaraan Presiden RI pada HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara, 17 Agustus 2019.
"Ketiga, agar Presiden Jokowi dengan fasilitasi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, juga gamblang pidatokan program raksasa anak bangsa menuju Visi Indonesia 2045 ini dalam Forum Parlemen Dunia tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals/WPFSDGs) ke-3, di Bali September 2019," ujar Andi, menekankan urgensi kebutuhan dukungan warga dunia.
Sekretaris Harian Relawan DKI Lampung Ary Meizari Alfian mengungkapkan meski usulan kajian DKI Lampung nyaris mentok, tinggal menanti hadirnya keajaiban, namun pihaknya tak kecewa.
"Jika memang salah satu provinsi di Kalimantan yang terpilih, kami patuh. Itu kewenangan Kepala Negara. Terpenting, hak dan kewajiban konstitusional selaku warga negara telah kami tunaikan. Merdeka!," ujarnya pula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
- Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
- DPR Pastikan Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri
- Pembunuh Charlie Kirk Dikabarkan Memiliki Riwayat Penyakit Mental
- Banyak Orang Hilang Sejak Aksi Demo, Polda Buka Posko Pengaduan 24 Jam
Advertisement

Perpustakaan Kota Jogja Tambah Koleksi Buku dan Perluas Akses Digital
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Hadapi Dinamika Geopolitik, Prabowo-MBZ Dorong Negara-Negara Timteng Bersatu
- Buntut Penggerebekan Pabrik Baterai di AS, Hyundai-LG Tunda Operasional
- Penembak Charlie Kirk Ditangkap, Begini Tampang dan Dugaan Motifnya
- Mantan Ketua MA Nepal Ditunjuk Jadi Perdana Menteri Sementara
- Tinjau Dampak Bencana, Prabowo Kunjungi Korban Banjir Bali
- Rusia Diguncang Gempa Magnitudo 7,4, Ini Penyebabnya
- PBNU Desak KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement