Advertisement
Pantau Liga 1, Satgas Antimafia Bola Diperluas
Satgas Antimafia Bola menunjukkan barang bukti penggeledahan apartemen dan kantor Joko Driyono. - Okezone/ Puteranegara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Satgas Anti Mafia Bola jilid II yang diaktifkan mulai 6 Agustus 2019 memperluas jangkauan dengan membentuk subsatgas di 13 provinsi di Indonesia.
"Satgas pusat membentuk satgas daerah ada 13 yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Metro Jaya, Bali, Lampung, Papua, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan DIY," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Advertisement
Dedi Prasetyo mengatakan masyarakat menginginkan pelaksanaan Liga 1 yang akan digelar di 13 daerah dikontrol oleh Satgas untuk menghindari kejadian serupa yang diungkap pada 2018 dan awal tahun 2019 terulang.
Subsatgas daerah pada Rabu (14/8/2019) akan dikumpulkan di Jakarta oleh Kasatgas Brigjen Hendro Pandowo untuk penjelasan soal kerja sama dengan panitia penyelenggara dan Komisi Disiplin PSSI.
Bersama Komisi Disiplin PSSI, Satgas mengontrol perangkat pertandingan, termasuk wasit serta pengawas, klub sepak bola, pelatih mau pun pemain untuk memastikan pelaksanaan liga 13 provinsi itu bebas dari pengaturan pertandingan.
"Outputnya diharapkan persepakbolaan Indonesia ini betul-betul bisa meningkat prestasinya," kata Dedi Prasetyo.
Selain itu, Satgas Antimafia Bola jilid II akan memeriksa kembali kasus mafia bola yang belum tuntas, yakni kasus dengan tersangka Hidayat yang sebelumnya terkendala faktor kesehatan mantan anggota Exco PSSI itu serta Vigit Waluyo berkasnya dikembalikan ke polisi (P19).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
