Polri Geser Anggaran Rp3,6 Triliun untuk Pengamanan VVIP
Polri mengusulkan pergeseran anggaran Rp3,6 triliun pada 2027 untuk kebutuhan operasional, pengamanan VVIP, kerusuhan massa, dan bencana.
Bendera partai politik. /Solopos-Maulana Surya
Harianjogja.com, DENPASAR- Usulan meningkatkan ambang batas parlemen muncul di Kongres PDIP di Bali.
Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali merekomendasikan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) ditingkatkan dari sebelumnya hanya 4%, naik menjadi 5% untuk tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI.
Sementara untuk DPRD ditetapkan berjenjang. "Kita kemudian memutuskan pentingnya stratified parliemantary thredhold atau parliemantary threshold berjenjang. Untuk tingkat DPR 5 persen sekurang-kurangnya, provinsi 4 persen, dan kabupaten/kota 3 persen," ujar Ketua Badan Saksi Pemenangan Nasional DPP PDIP (dimesioner) Arif Wibowo kepada wartawan di arena kongres, Jumat (9/8/2019).
Sementara untuk presidential threshold tidak diusulkan ada perubahan yakni tetap 20 persen. "Sudah cukup. Tidak ada rekomendasi perubahan di dalam kongres," paparnya.
Rekomendasi Kongres PDIP ini selaras dengan niatan pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kemungkinan adanya kenaikan PT menjadi 5%.
“Itu ada yang usul 5%. Ada yang usul 4%,” katanya di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (5/8/2019).
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, usulan peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5% dinilai sangat positif karena jika terlalu banyak parpol akan menimbulkan kegaduhan di parlemen.
"Karena terlalu banyak yang ingin berkuasa, semua orang ingin mendapatkan jabatan sehigga partainya banyak. Oleh karena itu, sesungguhnya ini konteksnya adalah penyederhanan partai sehingga munculah angka PT yang tinggi itu. Kenapa tidak, presidensial threshold saja 20 persen, itu sangat rasional jika naiknya 5% sehingga parpol-parpol yang teruji, punya basis massa yang kuat yang telah bekerja dengan baik, itulah partai yang akan lolos 5 persen itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Polri mengusulkan pergeseran anggaran Rp3,6 triliun pada 2027 untuk kebutuhan operasional, pengamanan VVIP, kerusuhan massa, dan bencana.
Tri Hita Karana Universal Reflection Ceremony di Bali mempertemukan delegasi 70 negara untuk menyerukan perdamaian di tengah disrupsi AI.
DPRD Kota Jogja meminta Pemkot mengevaluasi portal di sirip Malioboro agar akses pejalan kaki dan penyandang disabilitas tidak terganggu.
KAI menambah rangkaian dan perjalanan kereta pada 7 September 2026. Cek rute kereta tambahan dari Jakarta, Jogja, hingga Surabaya.
Simak ramalan 12 zodiak untuk 7-13 September 2026 soal karier, finansial, hubungan, pertemanan, akademik, dan peluang baru.
DPR memastikan RUU Perampasan Aset ditargetkan disahkan 15 Desember 2026. Komisi III menekankan aturan tak boleh jadi alat abuse of power.