Advertisement
PDIP Ingin Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 5%, Parpol di DPR Bakal Semakin Sedikit
Bendera partai politik. - Solopos/Maulana Surya
Advertisement
Harianjogja.com, DENPASAR- Usulan meningkatkan ambang batas parlemen muncul di Kongres PDIP di Bali.
Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali merekomendasikan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) ditingkatkan dari sebelumnya hanya 4%, naik menjadi 5% untuk tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI.
Advertisement
Sementara untuk DPRD ditetapkan berjenjang. "Kita kemudian memutuskan pentingnya stratified parliemantary thredhold atau parliemantary threshold berjenjang. Untuk tingkat DPR 5 persen sekurang-kurangnya, provinsi 4 persen, dan kabupaten/kota 3 persen," ujar Ketua Badan Saksi Pemenangan Nasional DPP PDIP (dimesioner) Arif Wibowo kepada wartawan di arena kongres, Jumat (9/8/2019).
Sementara untuk presidential threshold tidak diusulkan ada perubahan yakni tetap 20 persen. "Sudah cukup. Tidak ada rekomendasi perubahan di dalam kongres," paparnya.
Rekomendasi Kongres PDIP ini selaras dengan niatan pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kemungkinan adanya kenaikan PT menjadi 5%.
“Itu ada yang usul 5%. Ada yang usul 4%,” katanya di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (5/8/2019).
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, usulan peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5% dinilai sangat positif karena jika terlalu banyak parpol akan menimbulkan kegaduhan di parlemen.
"Karena terlalu banyak yang ingin berkuasa, semua orang ingin mendapatkan jabatan sehigga partainya banyak. Oleh karena itu, sesungguhnya ini konteksnya adalah penyederhanan partai sehingga munculah angka PT yang tinggi itu. Kenapa tidak, presidensial threshold saja 20 persen, itu sangat rasional jika naiknya 5% sehingga parpol-parpol yang teruji, punya basis massa yang kuat yang telah bekerja dengan baik, itulah partai yang akan lolos 5 persen itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
