Terseret Kasus Korupsi, Pegawai Ditjen Bea Cukai Ahmad Dedi Dicekal Imigrasi
Imigrasi mencekal Ahmad Dedi alias Dedi Congor ke luar negeri selama enam bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Bea Cukai.
HASIL SURVEI: Ini 5 Organisasi yang Dianggap Bertentangan dengan Pancasila, Ada FPI dan HTI
Hasil survei terbaru Cyrus Network menunjukan organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikal ada lima./Suara.com-Novian
Harianjogja.com, JAKARTA- Sebuah survei baru-baru ini mengungkapkan sejumlah organisasi masyarakat maupun politik yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
Hasil survei terbaru Cyrus Network menunjukan organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikal ada lima. Salah satunya Front Pembela Islam (FPI). Survei tersebut dilakukan pada waktu 22-28 Juli 2019.
Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto mengatakan survei tersebut diambil dari 1.230 responden yang tersebar di 123 desa atau kelurahan di 34 provinsi di Indonesia dengan metode tatap muka.
Dalam surveinya kali ini, Cyrus Network turut menanyakan kepada responden ihwal organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikal.
Meski bukan merupakan organisasi dengan persentase terbanyak yang dicap bertentangan dengan Pancasila, berdasarkan survei tersebut FPI menempati posisi keempat di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Organisasi yang bertentangan dengan Pancasila berdasar survei, pertama ISIS 10.8 persen, HTI 10.5 persen, PKI 10.3 persen, FPI 4.8 persen, OPM 1.4 persen. Lainnya 4.6 persen, tidak ada 14.6 persen, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 43.0 persen," ujar Eko saat memaparkan hasil survei di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
BACA JUGA
Cyrus Network sekaligus melakukan survei kepada responden mengenai apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menangani organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
Hasilnya, sebanyak 58 persen responden menginginkan agar organisasi tersebut dibubarkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ada juga sebanyak 14,4 persen responden yang berharap agar pemerintah menangkap para pemimpin dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi radikal.
"Tindakan untuk melakukan penyadaran melalui kampanye deradikalisasi 6.8 persen, memasukkan kurikulum deradikalisasi dalam pendidikan 3.0 persen, lainnya 0.7 persen dan tidak tahu 17.1 persen," ujar Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Share
Bhekti Suryani
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
