Advertisement
Kemendagri soal Izin FPI: Kalau Jadi Mudarat untuk Apa Dibiarkan Hidup
Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. - Nurul Hidayat/Bisnis Indonesia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menegaskan tidak akan memperpanjang izin ormas yang dianggap tidak membawa manfaat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini belum kunjung memperpanjang izin Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI).
Advertisement
Salah satu alasan izin itu belum dikeluarkan karena Kemendagri masih meninjau keberadaan FPI bagi kemaslahatan masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menyebut ada dua jenis syarat yang harus diperiksa Kemendagri terkait perpanjangan izin FPI. Diantaranya syarat administrasi dan substansi.
Mengenai manfaat suatu organisasi menjadi syarat substansi. Menurut Bahtiar jika ada organisasi yang dianggap tidak memberi manfaat maka tidak akan diberikan izin.
"Apakah sebuah organisasi itu keberadaannya bermanfaat bagi negara ini? Atau menjadi mudarat. Kalau mudarat ngapain kami biarkan hidup di negeri ini," ujar Bahtiar di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).
Bahtiar menuturkan, kebebasan berorganisasi atau berserikat memang dihormati di Indonesia. Namun, ada batasan hukum yang harus dihormati untuk menjalankan organisasi. Karena itu pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam soal manfaat FPI.
"Ya ada pendalaman dari Kementerian lembaga terkait," kata Bahtiar.
Untuk syarat administratif, FPI juga disebut belum melengkapinya. Kemendagri masih menunggu FPI untuk melengkapi sisa syarat yang belum dilengkapi.
"FPI Datanya belum lengkap, sudah diteliti oleh Dirjen politik dan pemerintahan umum direktorat Ormas, sampai hari ini datanya belum lengkap," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Serangan Rudal Iran Tewaskan 3 Tentara AS di Kuwait
Iran Evakuasi Pasien RS Gandhi Teheran yang Dibom AS-Isrel
DPR Minta KBRI Ambil Langkah Darurat Lindungi Jemaah Umrah Indonesia
Hutan Rehabilitasi IKN Mulai Dihuni Satwa, Burung Kembali Berdatangan
Advertisement
Hezbollah Ancam Balas Serangan AS-Israel ke Iran
Menhub Imbau Maskapai Waspada Dampak Konflik Iran-Israel
Emergency Alert Abu Dhabi Berakhir, UEA Nyatakan Situasi Aman
Protes Kematian Khamenei Berujung Rusuh, 9 Orang Tewas di Karachi
Jadi Sorotan Publik, Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Rp8,49 M
Advertisement
Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Mudik Berbasis Teknologi
Iran Nilai Pembunuhan Khamenei Langgar Piagam PBB
Ratusan Penumpang Tertahan di Bandara Bali Imbas Perang Iran-AS
Wafatnya Khamenei Buka Babak Baru Sejarah Iran
2.600 Penerbangan Batal, Ruang Udara Timur Tengah Ditutup
Advertisement
Dewan Kepemimpinan Sementara Iran, Ayatollah Arafi Isi Posisi Penting
Berita Pilihan
- DPR Minta KBRI Ambil Langkah Darurat Lindungi Jemaah Umrah Indonesia
- Hutan Rehabilitasi IKN Mulai Dihuni Satwa, Burung Kembali Berdatangan
- Emergency Alert Abu Dhabi Berakhir, UEA Nyatakan Situasi Aman
- Jadi Sorotan Publik, Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Rp8,49 M
- Wafatnya Khamenei Buka Babak Baru Sejarah Iran
Advertisement
Bupati Halim Apresiasi BUMD Salurkan Bantuan Saat Ramadan 2026
Advertisement
Festival Imlek Nasional 2026 Pecahkan Rekor Dunia Lontong Cap Go Meh
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KSPN Malioboro-Obelix Sea View 1 Maret 2026
- Semua Penerbangan Timur Tengah dari Soetta Dibatalkan, Ini Daftarnya
- Jadwal Terbaru KA Prameks Jogja-Kutoarjo 1 Maret 2026
- Ramadan Rawan Kebocoran Data, Ini Peringatan ICT
- Menlu Iran Araghchi Tegaskan Khamenei Masih Hidup
- Preservasi Jalan Pemalang-Pekalongan Dikebut Jelang Mudik 2026
- Jadwal DAMRI Bandara YIA Jogja 1 Maret 2026, Tarif Rp80.000
Advertisement
Advertisement
