Advertisement
JK Akui Indonesia Terlambat Lakukan Kerjasama Bilateral. Ini Dampaknya ...
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Indonesia terkadang dinilai terlambat membuat kebijakan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut JK, hal itu menyebabkan industri di dalam negeri tertinggal dengan sesama negara berkembang di Asia Tenggara.
Advertisement
"Kadang-kadang juga kita terlambat untuk antisipasi. Tentu diketahui, apabila barang China itu mahal di Amerika karena biaya masuk, tentu ada solusi dari negara seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam," kata Wapres saat memberikan pidato kunci di acara Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Hotel Aryaduta, Jakarta. Rabu (7/8/2019) malam.
Keterlambatan antisipasi tersebut, salah satunya terlihat dalam penentuan kebijakan pemerintah untuk menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan negara dan kawasan yang memiliki potensi pasar besar bagi produk Indonesia.
Akibatnya, ketika persoalan perang dagang antara Amerika dan China terjadi, Indonesia kesulitan untuk mengambil keuntungan, yakni dengan mengekspor barang yang selama ini dijual oleh China dengan harga lebih murah.
"Kita terlambat untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara seperti Amerika Serikat. Karena Vietnam lebih dahulu menerapkan atau memperpanjang GSP (Generalized System of Preferences) dengan Amerika, maka Vietnam yang mengambil manfaat sehingga ekspor Vietnam ke Amerika lebih besar daripada kita," katanya.
Sebagai negara yang tidak terlalu berpengaruh dalam perekonomian dunia, kata JK, Indonesia bisa mencari solusi dari persoalan tersebut dengan mempertahankan kondisi ekonomi dalam negeri berjalan baik.
Perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara dan kawasan tersebut menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kondisi perekonomian.
Karena itu, Wapres berharap perundingan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan negara mitra dapat diselesaikan akhir 2019 sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi.
"Karena itu, salah satu jalan keluarnya ialah mempercepat semua perjanjian bilateral dan multilateral kita dengan negara yang punya pasar besar, seperti yang kita lakukan dengan Australia selesai dan akan efektif bulan depan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Jadwal Pemadaman Jaringan Listrik di Kota Jogja Hari Ini, Cek Lokasi Terdampak di Sini
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
- Anies-Muhaimin Hadir di Penetapan KPU, Pakar UGM: Ada Peluang Ikut Koalisi Prabowo
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
Advertisement
Advertisement