Advertisement
Gagal Tangani Karhutla, Jokowi: Ancaman Pencopotan Jabatan Berlaku
Petugas Kepolisian menyemprotkan air ke lahan gambut yang terbakar. - ANTARA/Rony Muharrman.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ancaman pencopotan kepala lembaga daerah masih berlaku jika gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.
"Aturan main kita tetap masih sama. Saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (6/8/2019).
Advertisement
Hal tersebut diakuinya sudah diinformasikan kepada Panglima TNI dan Kapolri supaya terus mengecek kesiapan bawahannya untuk mengatasi karhutla di kawasan-kawasan rawan.
Menurutnya, pemerintah memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap hingga ke tingkat bawah sehingga hal itu harus dimanfaatkan untuk menggerakkan koordinasi.
BACA JUGA
"Kita ini kan punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah. Di desa ada babinsa semuanya ada. Mestinya itu, begitu muncul kecil sudah ketahuan dulu," tekannya.
Dari segi penegakan hukum, dia meminta aparat keamanan yang bertugas untuk melakukan langkah penegakan hukum yang tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
"Saya lihat sudah berjalan cukup baik. Saya pantau, saya monitor di lapangan, dilakukan tanpa kompromi," jelasnya.
Jokowi mengaku dirinya sering malu ketika melakukan kunjungan ke Singapura dan Malaysia, ketika karhutla di Indonesia menyebar menjadi bencana asap hingga ke negeri tetangga.
"Minggu ini saya mau ke Malaysia dan Singapura. Tapi, saya tahu minggu kemarin sudah jadi headline, jadi HL. Cirebu masuk lagi ke negara tetangga kita. Saya cek cirebu ini apa, ternyata asap. Hati-hati malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Arab Saudi Bakal Bangun Rise Tower 2 KM, Siap Geser Burj Khalifa
Trump Luncurkan TrumpRx.gov, Obat Diskon untuk Warga AS
BMKG: Gempa Pacitan Megathrust, Masyarakat Diminta Waspada
Kasus Pelecehan Anak Australia: Warga Maryborough Didakwa 596 Kasus
Advertisement
Gempa Pacitan Magnitudo 6,4 Ganggu KA Lodaya Jalur Selatan
BMKG Catat Gempa Susulan Pacitan Seusai Magnitudo 6,4
Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Hakim di Depok
Tokoh Masyarakat: Keamanan Jadi Kunci Pembangunan di Papua
Advertisement
Terima Rp800 Juta, Kepala KPP Banjarmasin Bayar DP Rumah
KPK Tangkap Hakim dalam OTT Dugaan Suap Perkara di Depok
KPK Kembali Gelar OTT di Depok, Masuk Operasi Keenam Tahun Ini
Di Tengah Dinamika Global, Bank Mandiri Catat Kinerja Solid
Kemiskinan Indonesia Menyusut, BPS Catat Turun 490 Ribu Orang
Advertisement
Kasus Restitusi Pajak, KPK Tahan Kepala KPP Madya Banjarmasin
Berita Pilihan
- Kasus Pelecehan Anak Australia: Warga Maryborough Didakwa 596 Kasus
- Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
- Adies Kadir Tegaskan Mundur dari Perkara Golkar di MK, Ini Alasannya
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
- BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
Advertisement
Update Gempa Pacitan, 15 Warga Bantul Luka dan 13 Bangunan Rusak
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Roblox Terapkan Klasifikasi Usia IGRS untuk Pengguna di Indonesia
- Rusia Bebas dari New START, Masa Depan Perjanjian Nuklir Tak Pasti
- Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Bisa Jadi Bumerang Politik
- Macan Tutul Masuk Permukiman di Bandung, Dua Warga Luka
- Komisi VII DPR Tinjau PIK 2, Soroti Harga Mahal dan Dampak Lingkungan
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal IV Tahun 2025 Tumbuh 5,39 Persen
- Presiden Prabowo Siap Lantik Pengganti Wamenkeu Thomas Djiwandono
Advertisement
Advertisement
