Pengamat Nilai Gerindra-PKS Bisa Saja Pecah Kongsi

Newswire

Minggu, 04 Agustus 2019 - 08:57 WIB

Bhekti Suryani

Pengamat Nilai Gerindra-PKS Bisa Saja Pecah Kongsi

Partai-partai koalisi pengusung Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, bersepakat menamakan blok politik mereka sebagai Koalisi Indonesia Adil Makmur. - Suara.com/Muhamad Yasir

Harianjogja.com, JAKARTA- Kebersamaan antara Partai Gerindra dan PKS bisa saja tak berlangsung lama.

Semenjak Pemilihan Presiden 2019, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera mesra sebagai pasangan partai politik yang berjuang di jalan oposisi.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi, kemesraan itu bisa saja berakhir, apabila akhirnya Gerindra memutuskan untuk bergabung dengan partai politik kubu petahana.

Ade mengungkapkan bahwa meskipun kedua partai itu terikat secara de facto namun bukan berarti juga melahirkan hubungan yang bersifat ideologis. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin menurutnya, Partai Gerindra meninggalkan PKS pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Maruf Amin.

BACA JUGA

SBY Bakal Bertemu Presiden, Hanura: Belum Tentu Jokowi Ngajak Demokrat Berkoalisi

"Sangat memungkinkan masing-masing mengambil keputusan secara otonom dan berbeda satu sama lain dalam waktu yang sangat cepat," kata Ade saat ditemui di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2019).

Meskipun begitu, Ade menerangkan kalau hubungan Gerindra dan PKS masih bisa tetap solid menjadi oposisi apabila keduanya sudah mendesain satu konsensus jangka panjang. Artinya, Gerindra dan PKS akan solid sebagai oposisi kalau sudah menyepakati bersama hingga satu periode pemerintahan sejak awal.

Akan tetapi, menurut pria berkacamata tersebut, partai politik sejatinya membutuhkan akses terhadap sumber daya strategis untuk kepentingan partai politik tersebut. Karena itu, Ade beranggapan kalau saat ini Gerindra ingin mencoba untuk mendapatkan itu dengan bergabung ke pemerintahan.

"Gerindra sudah berapa periode di luar pemerintahan, tentu ini menjadi persoalan tersendiri. Kalau misalnya dia punya akses terhadap sumber daya statistik itu kan bisa rising up lebih cepat," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara