Advertisement
Ribuan PNS Hong Kong Unjuk Rasa Tolak RUU Ekstradisi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) daerah otonom Hong Kong berpartisipasi dalam aksi protes yang digelar pada Jumat malam (2/8/2019).
Ini adalah kali pertama para PNS menyuarakan posisi politiknya sejak serangakaian gelombang protes penolakan terhadap rancangan undang-undang ekstradisi bergulir selama dua bulan belakangan.
Advertisement
Aksi protes terhadap RUU kontroversial yang memungkinkan tersangka suatu suatu kasus diekstradisi ke China daratan belakangan diwarnai kekerasan.
Aparat kepolisian dituding telah melakukan pemaksaan yang berlebihan dan gagal melindungi para pengunjuk rasa dari serangan sekelompok orang yang diduga preman.
"Saya rasa pemerintah harus merespons permintaan para pengunjuk rasa alih-alih menjadikan polisi sebagai tameng," kata Kathy Yip (26), salah satu PNS yang turut mengikuti demonstrasi seperti dikutip Reuters, Sabtu (3/8/2019).
Aksi dukungan para PNS terhadap protes anti RUU ekstradisi digelar setelah sebuah surat terbuka berisi tuntutan agar pemerintah menarik RUU tersebut beredar di Facebook.
Aliansi PNS yang menandatangani surat terbuka itu pun mencantumkan lima tuntutan yakni: penarikan secara penuh RUU ekstradisi, pemberhentian penggunaan label 'rusuh' terhadap aksi protes, pembebasan para pengunjuk rasa yang ditahan, pembentukan komisi penyelidikan independen, dan melanjutkan reformasi politik di Hong Kong.
Protes terhadap RUU ekstradisi yang tengah ditangguhkan telah melebar menjadi aksi tuntutan untuk demokrasi yang lebih besar dan pengunduran diri pemimpin Hong Kong Carrie Lam. Gelombang protes ini juga menjadi salah satu tantangan populis yang paling suram bagi para penguasa Partai Komunis di Beijing.
Sehari sebelum aksi protes, pemerintah Hong Kong telah mengeluarkan imbauan kepada 180.000 PNS untuk tetap netral secara politik jelang gelombang protes besar lainnya yang rencananya akan digelar akhir pekan ini dan disusul aksi mogok massal di berbagai sektor jasa dan ekonomi pada Senin mendatang.
"Pada saat yang sulit ini, kolega pemerintah harus tetap bersatu dan bekerja bersama untuk menegakkan nilai-nilai inti dari layanan sipil," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.
Penyelenggara protes mengatakan lebih dari 40.000 orang berpartisipasi dalam aksi pada Jumat malam tersebut, sementara polisi menyebutkan jumlahnya 13.000.
Polisi mengatakan mereka telah menangkap delapan orang, termasuk seorang pemimpin pro-kemerdekaan, setelah menyita senjata dan bahan-bahan pembuat bom dalam sebuah penyergapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia/Reuters
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
Advertisement
Advertisement