Ombudsman Ingatkan Polri Hormati HAM Saat Geledah Pesantren
Ombudsman RI meminta Polri mengevaluasi penggeledahan pesantren putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan HAM bagi santriwati.
Ilustrasi polisi mengamankan lokasi tergulingnya truk bermuatan batu di Jalan Kawijo No.11, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Rabu (8/5/2019).-Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
Harianjogja.com, BOYOLALI--Sopir truk kontainer yang terlibat kecelakaan di Boyolali, Jawa tengah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kecelakaan tersebut telah menewaskan satu orang.
Kapolres Boyolali, AKBP Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan kronologis truk kontainer bernopol H 1975 BH menabrak bagian depan gedung Puskesmas Mojosongo diduga karena mengalami rem blong.
Disaat yang bersamaan lampu lalu lintas trafick light sedang menunjukkan warna merah, dan banyak kendaraan yang berhenti saat itu. Kemungkinan saat melihat banyak kendaraan berhenti sang sopir langsung membanting stir ke arah kanan hingga akhirnya melompat dan menabrak bangunan.
"Kemungkinan, sopirnya tidak bisa mengendalikan kendaraan, akhirnya banting stir ke kanan," jelasnya kepada awak media, Kamis (25/7/2019).
Pada saat itu kondisi Puskesmas mulai, ramai. Kontainer yang melaju tidak terkendali akhirnya menabrak bangunan puskesmas dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, dan satunya mengalami luka. "Korban saat itu menunggu ibunya di sekitar Puskesmas," lanjutnya.
Ditambahkan Kasatlantas Boyolali AKP Febriani Aer mengatakan, pengemudi truk kontainer bernama Solchan, warga Plataran Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sudah mereka amankan dan menjalani pemeriksaan.
Termasuk memeriksa para saksi yang mengetahui kejadian kecelkaan yang menewaskan satu orang tersebut. "Sopir kontainer saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Ombudsman RI meminta Polri mengevaluasi penggeledahan pesantren putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan HAM bagi santriwati.
Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah mengevaluasi aturan penyadapan menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga personel Polri.
Pemda DIY mengusulkan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, termasuk penyesuaian tarif untuk mengoptimalkan PAD dan biaya layanan.
Simak informasi SIM Keliling Bantul November 2026, jadwal layanan di Manding, syarat perpanjangan, dan biaya SIM A serta SIM C.
Yusril menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kewenangan penyadapan lembaga negara setelah Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal.
Cek jadwal SIM Keliling dan layanan perpanjangan SIM Gunungkidul November 2026, termasuk lokasi, syarat dokumen, serta biaya SIM A dan C.