Kapal Tanker Minyak Terbakar Usai Menabrak Ranjau di Oman
Kapal tanker minyak dilaporkan menabrak ranjau laut dan terbakar saat meninggalkan Pelabuhan Khasab, Oman, menurut Angkatan Laut IRGC Iran
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Melaksanakan Sidang Putusan Gugatan Ijazah Wakil Ketua Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Selasa (6/10/2026). Bisnis/ Muhammad Sulthon S.K.\r\n\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Konstitusi (MK) menilai dalil yang diajukan para Pemohon dalam gugatan terkait syarat administrasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI tidak relevan. MK juga menilai gugatan tersebut telah melampaui tahapan yang semestinya dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Penilaian tersebut disampaikan dalam sidang perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh menjelaskan Termohon menilai seluruh tahapan pendaftaran pasangan calon telah dilaksanakan secara tertib dan cermat. Tahapan tersebut juga dinilai telah sesuai dengan prosedur, jadwal, serta persyaratan dokumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Menurut Termohon, peraturan perundang-undangan mengatur adanya jalur pendidikan lain yang setara dengan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dan Termohon telah melakukan verifikasi administratif dan tidak terdapat keraguan terhadap dokumen Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019," katanya.
MK Nilai Tahapan Pemilu 2024 Telah Selesai
Dalam pertimbangannya, MK juga menilai seluruh tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 telah selesai dilaksanakan hingga tahap penetapan hasil.
Dengan kondisi tersebut, MK menilai persoalan mengenai pemenuhan syarat administratif pasangan calon yang kembali diajukan oleh para Pemohon tidak lagi relevan untuk dipersoalkan dalam perkara tersebut.
"Maka segala dalil yang diajukan oleh para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan kembali pemenuhan syarat administratif pasangan calon, adalah dalil yang tidak relevan, tidak berdasar, dan telah melampaui tahapan yang semestinya, sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya, MK telah memeriksa sejumlah pihak untuk mendalami perkara tersebut. Pihak yang diperiksa antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), pakar hukum tata negara, hingga Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura.
Pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut dilakukan untuk mendalami berbagai keterangan yang berkaitan dengan perkara. Keterangan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.
Ini Permohonan Para Pemohon
Dalam perkara tersebut, para Pemohon mengajukan sejumlah permohonan kepada MK. Salah satu pokok permohonan berkaitan dengan syarat pendidikan calon wakil presiden yang dinilai wajib dipenuhi saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
Adapun para Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:
Perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut menjadi bagian dari upaya para Pemohon mempersoalkan kembali syarat administrasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Namun, dalam persidangan tersebut MK menilai dalil yang diajukan terkait pemenuhan syarat administratif pasangan calon tidak relevan dan telah melampaui tahapan yang semestinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Kapal tanker minyak dilaporkan menabrak ranjau laut dan terbakar saat meninggalkan Pelabuhan Khasab, Oman, menurut Angkatan Laut IRGC Iran
Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi WNA Rusia buronan Interpol terkait dugaan penggelapan dan penipuan dengan kerugian Rp1,3 miliar.
Taiwan menolak Ladaku Merica Bubuk asal Indonesia karena residu pestisida. BPOM meminta klarifikasi dan pengujian produk.
Jogja Bike Rendezvous 2026 menghadirkan ribuan Harley-Davidson, atraksi ekstrem, hiburan musik, serta donasi Rp30,5 juta untuk korban bencana.
Akademisi UGM Sandy Nurvianto menilai pembentukan populasi kedua badak jawa perlu dilakukan bertahap dengan kajian ilmiah dan penguatan habitat.
Menlu Iran Abbas Araghchi menyatakan Teheran siap berunding dengan AS dan mempercepat pembukaan Selat Hormuz jika tujuh tuntutan dipenuhi.