Advertisement
Mendagri Angkat Bicara Soal Kunker Anies ke LN. Begini Katanya ...
Advertisement
Harianjogha.com, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengklaim tak pernah menghambat rencana kunjungan kepala daerah atau anggota DPRD ke luar negeri, asal izin pengajuannya memenuhi syarat yang ditentukan.
"[Pengajuan] izin jangan mendadak, minimal 10 hari [sebelum berangkat]. Pengecualian yang sifatnya undangan mendadak dan keperluan berobat yang harus mendadak," kata Tjahjo kepada wartawan, Senin (22/7/2019) malam.
Advertisement
Pernyataan itu disampaikan Tjahjo menanggapi adanya kabar bahwa ia mempermasalahkan kunjungan kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke luar negeri sejak awal menjabat.
Menteri dari PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut, kunjungan kerja Anies ke luar negeri selama ini memenuhi syarat dan dengan izin dari Kemendagri. Izin yang diberikan kepada Anies untuk ke luar negeri sama dengan berbagai perizinan yang diurus kepala daerah lain selama ini.
"Yang memahami kunker ke luar negeri adalah Kepala Daerah sendiri. Tidak pernah Kemendagri menghambatnya," ujarnya.
Belum Ada Wagub
Tjahjo sebelumnya sempat menyinggung Anies yang kerap pergi ke luar negeri meski saat ini dirinya memerintah sendiri di DKI Jakarta. Sebagai catatan, hingga kini belum ada Wakil Gubernur di DKI Jakarta pasca Sandiaga Uno mengundurkan diri lantaran ikut kontestasi Pilpres 2019.
"Tidak... [pengaturan izin karena Anies sering ke luar negeri] sebagai contoh Pak Anies ya. Dia tidak ada wakil [gubernur] tapi 1 tahun berapa kali dia [ke luar negeri]. [Ada juga pemerintah daerah yang mengajukan] hampir sebulan dua tiga kali [izin], ada [juga] loh gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri," kata Tjahjo di JCC kemarin.
Kemendagri saat ini sudah mengeluarkan SOP perihal waktu pengajuan izin bagi kepala daerah jika hendak dinas ke luar negeri. Ketentuan itu tercantum di Surat Nomor 009/5546/SJ dan 009/5545/SJ.
Pada surat tertanggal 1 Juli itu disebutkan, izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sehubungan dengan hal itu, kiranya permohonan izin perjalanan dinas luar negeri oleh Pemerintah Daerah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri 10 hari sebelum keberangkatan ke luar negeri," bunyi surat itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Lulusan Pertanahan Disebut AHY Harus Tahu Perkembangan Teknologi
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
- Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
Advertisement
Advertisement