Advertisement
DIY Jadi Juara Bertahan Ketimpangan Tertinggi Nasional, Ini Saran Legislatif..
Ilustrasi kemiskinan. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—DIY masih menjadi juara bertahan di bidang ketimpangan, gini ratio masih berada di urutan teratas secara nasional. Pemda DIY didesak melakukan langkah serius terutama mengevaluasi secara keseluruhan program kemiskinan yang targetnya belum tercapai.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di DIY sebesar 11,70% atau turun sebesar 0,18% dibandingkan bulan September 2018. Persentase penduduk miskin ini masih lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin secara nasional yaitu sebesar 9,41%. Tingkat ketimpangan atau gini ratio DIY per Maret 2019 menduduki peringkat pertama nasional yaitu sebesar 0,382 dan hanya turun 0,002 poin.
Advertisement
Anggota Fraksi PKS DPRD DIY Huda Tri Yudiana mendesak Pemda DIY harus segera mengambil sejumlah terobosan terutama untuk memperkecil salah sasarannya penanganan pengentasan kemiskinan. Ia menduga program penanganan kemiskinan banyak yang meleset sasaran hingga lebih dari 30%.
“Ini harus menjadi evaluasi besar yang diikuti langkah serius, bukan malah sebaliknya mencari berbagai apologi seperti indikator yang ditetapkan kurang sesuai dengan kondisi DIY, beranggapan miskin tetapi bahagia, dan sebagainya,” terang dia dalam rilisnya Jumat (19/7/2019).
Ia menyarankan perlu dilakukan sinkronisasi data dan koordinasi dengan kabupaten/kota. Menurutnya banyak data dan program antardinas atau intansi sering tidak sejalan. Akibatnya penanganan masalah kemiskinan menjadi tidak tepat. Tak kalah pentingnya, memperbesar anggaran pengentasan kemiskinan secara signifikan. Di mana saat ini anggaran kemiskinan hanya 5% dari belanja langsung.
“Bahkan dana keismewaan bisa dikatakan belum menyentuh masalah ini. Koordinasi antar instansi serta pelibatan masyarakat luas dan dunia usaha harus dibuka secara terarah. Misalnya programprogram CSR harus beroreintasi pengentasan kemiskinan ,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Usulan Pakai Zakat untuk Makan Bergizi Gratis, PBNU: Kami Minta Pemerintah Kaji Ulang
Advertisement
KPK Yakin Menang Lawan Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto
Dugaan Penganiayaan Darso oleh Polisi Jogja, Polda Jateng Periksa 13 Saksi
Advertisement
Biaya Haji Kemungkinan Bisa Turun Lagi
Geledah Rumah Eks Ketua PN Surabaya, Kejaksaan Agung Sita Uang Rp21 Miliar
Kitabisa Salurkan Santunan kepada Ahli Waris di Jogja dan Bogor
Ketua KPK Terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Belum Berencana Menahan
Advertisement
KPK Panggil 2 Saksi Terkait Suap Harun Masiku
Berita Pilihan
- KPK Yakin Menang Lawan Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto
- Eksespi Hakim Heru Hanindyo Ditolak, Sidang Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Dilanjutkan
- Ini Alasan KPK Belum Menahan Hasto Kristiyanto
- Vaksin dan Masker Dua Alat untuk Cegah Wabah HMPV dan Influenza
- Ini Kenaikan Biaya Haji Indonesia dari Tahun ke Tahun Sejak 2015
Advertisement
Jokowi Bertemu Sultan HB X di Jogja, Ini Hasil Pertemuannya
Advertisement
Bali Masuk 20 Besar Destinasi Wisata Terbaik di Asia Tahun 2025
Advertisement
Berita Populer
- Tren Permainan "Koin Jagat", Pengamat: Tak Produktif dan Berbahaya
- BMKG Minta Nelayan Pantai Selatan Waspada Gelombang Tinggi 15-16 Januari 2025
- KPK Sita Rp350 Miliar Terkait Suap Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari
- Omzet Pedagang Kantin Sekolah Menurun Terdampak MBG, Begini Respons Kepala BGN
- KPK Panggil Plt Dirjen Imigrasi Terkait Kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
- Pemerintah Akan Tindak Tegas Pedagang Jual Beras SPHP Di Atas HET
- DPR RI Dukung Pemerintah Terbitkan Aturan Pembatasan Penggunaan Medsos untuk Anak
Advertisement
Advertisement
