Advertisement
DIY Jadi Juara Bertahan Ketimpangan Tertinggi Nasional, Ini Saran Legislatif..
Ilustrasi kemiskinan. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—DIY masih menjadi juara bertahan di bidang ketimpangan, gini ratio masih berada di urutan teratas secara nasional. Pemda DIY didesak melakukan langkah serius terutama mengevaluasi secara keseluruhan program kemiskinan yang targetnya belum tercapai.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di DIY sebesar 11,70% atau turun sebesar 0,18% dibandingkan bulan September 2018. Persentase penduduk miskin ini masih lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin secara nasional yaitu sebesar 9,41%. Tingkat ketimpangan atau gini ratio DIY per Maret 2019 menduduki peringkat pertama nasional yaitu sebesar 0,382 dan hanya turun 0,002 poin.
Advertisement
Anggota Fraksi PKS DPRD DIY Huda Tri Yudiana mendesak Pemda DIY harus segera mengambil sejumlah terobosan terutama untuk memperkecil salah sasarannya penanganan pengentasan kemiskinan. Ia menduga program penanganan kemiskinan banyak yang meleset sasaran hingga lebih dari 30%.
“Ini harus menjadi evaluasi besar yang diikuti langkah serius, bukan malah sebaliknya mencari berbagai apologi seperti indikator yang ditetapkan kurang sesuai dengan kondisi DIY, beranggapan miskin tetapi bahagia, dan sebagainya,” terang dia dalam rilisnya Jumat (19/7/2019).
Ia menyarankan perlu dilakukan sinkronisasi data dan koordinasi dengan kabupaten/kota. Menurutnya banyak data dan program antardinas atau intansi sering tidak sejalan. Akibatnya penanganan masalah kemiskinan menjadi tidak tepat. Tak kalah pentingnya, memperbesar anggaran pengentasan kemiskinan secara signifikan. Di mana saat ini anggaran kemiskinan hanya 5% dari belanja langsung.
“Bahkan dana keismewaan bisa dikatakan belum menyentuh masalah ini. Koordinasi antar instansi serta pelibatan masyarakat luas dan dunia usaha harus dibuka secara terarah. Misalnya programprogram CSR harus beroreintasi pengentasan kemiskinan ,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
