Bergaji Rp3,3 Juta Masih Dianggap Warga Miskin di Jakarta

Harianjogja.com, JAKARTA — Rumah tangga dengan pendapatan di bawag Rp3,3 juta per bulan dikategorikan sebagai warga miskin. Penyebabnya, Garis Kemiskinan (GK) di Ibu Kota pada  Maret 2019 telah mencapai Rp637.260 per kapita per bulan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (15/7/2019).

Besaran GK ini terbilang meningkat sebesar 4,85 persen dibandingkan dengan periode September 2018 (Rp607.778 per kapita per bulan), atau naik sebesar 7,44 persen dibandingkan periode Maret 2018 (Rp593.108 per kapita per bulan).

"Artinya, di DKI Jakarta, rumah tangga dikatakan miskin kalau pendapatan rumah tangganya di bawah Rp3.358.360, tentu ini bukan nilai yang kecil," ungkap Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers resmi BPS, Senin (15/7/2019).

Kendati demikian, persentase tingkat kemiskinan DKI Jakarta per Maret 2019 berhasil menjadi yang terendah sejak 5 tahun terakhir, dan konsisten menjadi yang paling rendah di antara 34 provinsi di Indonesia, yakni 3,47% atau sejumlah 365.550 orang.

BPS memaparkan bahwa sumbangan terhadap GK sebagian besar masih berasal dari komoditi makanan (Garis Kemiskinan Makanan) yang naik 1 persen dari periode sebelumnya, yakni menjadi 67,46 persen.

Dengan pengeluaran terbesar ada pada beras (22 persen), rokok (16,8 persen), daging ayam (8 persen), telur ayam (6,6 persen), ikan kembung (3,9 persen), daging sapi (3,8 persen), dan mie instan (3,4 persen).

Sementara, sumbangan terhadap GK dari komoditi bukan makanan (Garis Kemiskinan Nonmakanan) yang hanya 32,54 persen, tercatat turun 1 persen dari periode sebelumnya.

Dengan pengeluaran terbesar seperti perumahan (33,2 persen), listrik (21,5 persen), bensin (12 persen), pendidikan (5,1 persen), angkutan (4,4 persen), perlengkapan mandi (3 persen).

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat pemprov DKI Jakarta perlu lebih gencar lagi memperjelas program kerja yang konkret dalam mengentaskan kemiskinan. Bahkan bukan hanya soal angka, tetapi indikator fisiknya juga harus jelas.

"Seperti keberadaan kampung-kampung kumuh harusnya semakin berkurang bukan sebaliknya menjamur dimana-mana, PKL yang semakin menjamur hampir di sebagian besar wilayah DKI harusnya berkurang dan tertata dengan rapi dan tertib di lokasi-lokasi yang sesuai peruntukan berjualan. Penyandang penyakit masalah kesejahteraan sosial masyarakat seperti pengemis, gelandangan, pengamen, juga harus berkurang signifikan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/7/2019).

Menurut Nirwono, Indeks Keparahan Kemiskinan dan persentase Garis Kemiskinan Makanan yang naik, menunjukkan bahwa pemprov DKI Jakarta perlu membangun ketahanan pangan lokal yang mandiri dan harus ada redistribusi pangan yang lebih baik lagi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah sependapat dengan Nirwono agar pemprov memperkuat ketahanan pangan daerah.

Untuk menanggulangi gejolak dari Garis Kebijakan Makanan, pemprov DKI Jakarta perlu memperhatikan komoditi rokok yang menjadi kebutuhan tertinggi nomor dua bagi warga miskin di DKI Jakarta.

"Karena rokok ini bukan hanya menjadi masalah kemiskinan di daerah, tapi juga secara nasional, pemprov bisa mengambil langkah kecil yang efektif. Seperti memperluas area larangan merokok, atau memperketat penjualan rokok di toko-toko, agar yang bisa membeli rokok itu dibatasi," ujarnya kepada Bisnis.

Sementara untuk gejolak warga miskin Jakarta yang pendapatannya akan tersedot dari Garis Kemiskinan Nonmakanan, Rusli mendorong agar program-program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berhubungan dengan ini, berjalan lebih intensif lagi.

Misalnya, jumlah unit dan pembiayaan program Rumah DP Nol Rupiah perlu lebih efektif dan menyasar segmen masyarakat menengah ke bawah. Sementara intensifikasi Jak Lingko, bisa digunakan untuk menekan pengeluaran warga miskin terhadap harga bensin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia