Advertisement
PSI Sebarkan Rumor Potensi Dagang Jabatan Wagub DKI

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkap potensi dagang jabatan bermodus suap uang daftar hadir rapat, dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
"Ya standar artinya gini, modusnya, pokoknya untuk datang di kuorum, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi, menyetujui atau menolak, terserah yang mengatur ini semua. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya. Kebayang ya? Dan 1 kursi ratusan juta. Tapi ini masih rumor ya, sekali lagi saya sampaikan," ujar Wakil Ketua DPW PSI Jakarta Rian Ernest, Senin (15/7/2019).
Advertisement
Rian menceritakan potensi ini didengarnya dari elite politik di lingkup DKI Jakarta. PSI ikut menyebarluaskan rumor ini agar masyarakat, lebih-lebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) waspada terhadap potensi-potensi semacam ini.
"Ini pencegahan sekali lagi. Kita bicara narasi-narasi pencegahan. Kita tidak mau mengatakan bahwa sudah terjadi, belum. Tapi resiko ini semakin hari semakin besar terjadi dan kalau misalnya dicegah dari awal, kenapa tidak?" tambahnya.
Kini proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno di DPRD telah memasuki agenda rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk mengesahkan tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
Setelah tata tertib rampung, nantinya DPRD akan menjadwalkan rapat paripurna untuk mengesahkan para panitia pemilih. Sayangnya, Rapimgab yang seharusnya berlangsung hari ini, diundur hingga esok Selasa (15/7/2019) karena anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

BPJS Kesehatan PBI Milik 6.600 Warga Kulonprogo Non-Aktif, Ini Penyebabnya
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Pusat Tulis Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Progres Mencapai 80 Persen
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
- Suap ke Mbak Ita Demi Mendapat Proyek, Ketua Gapensi Semarang Dituntut 5 Tahun Penjara
- Kementerian Hukum Tegaskan Pembayaran Royalti Jadi Tanggung Jawab Penyelenggara Acara, Bukan Penyanyi
- Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Advertisement